Krjogja.com - Jakarta - Selain menunggak sewa kantor, Twitter menghadapi gugatan lain atas tagihan yang belum dibayar. Seperti yang dilaporkan The New York Times, Rabu (12/4/2023), tiga mantan eksekutif menggugat perusahaan untuk membayar utang.
Dalam pengaduan yang diajukan ke Delaware Chancery Court, mantan CEO Parag Agrawal, mantan CFO Ned Segal, dan mantan Chief Legal Officer Vijaya Gadde menuduh Twitter berutang lebih dari US$ 1 juta atau sekitar Rp 15 miliar kepada mereka untuk biaya hukum yang belum diganti.
Pemilik Twitter baru, Elon Musk, memecat ketiga eksekutif itu setelah mengambil kendali perusahaan pada Oktober tahun lalu.
Ketiga mantan eksekutif itu menuduh Twitter menghabiskan waktu berbulan-bulan mengabaikan surat yang mereka kirimkan, memintanya untuk menghormati perjanjian penggantian yang mereka miliki sebelum penghentian mereka.
[crosslink_1]
Menurut pengaduan tersebut, Twitter akhirnya mengakui surat-surat itu bulan lalu tetapi tidak melakukan apapun. Hingga Senin (11/4/2023), ketiganya masih menunggu perusahaan membayar iuran.
Mantan eksekutif tersebut mengklaim telah mengeluarkan biaya hukum untuk menanggapi tuntutan hukum pemegang saham dan beberapa investigasi pemerintah, termasuk yang melibatkan Departemen Kehakiman AS.
Pejabat federal mulai mengirimkan permintaan ke Agrawal dan Segal pada Juli 2022. Kemudian, akhir tahun 2022, Departemen Kehakiman menghubungi pengacara Agrawal dan Segal untuk membahas berbagai penyelidikan terhadap Twitter.
Seperti yang diwartakan CNN, Departemen Kehakiman sebelumnya tidak mengungkapkan penyelidikan terhadap Twitter.
Gugatan tersebut menyoroti tantangan keuangan Twitter yang sedang berlangsung. Pada akhir 2022, pemilik gedung yang menampung kantor pusat Twitter di San Francisco menggugat perusahaan tersebut karena gagal membayar sewa.
Musk juga telah memangkas lebih dari 75 persen dari sekitar 7.500 karyawan Twitter yang dipekerjakan di bawah Agrawal. Bulan lalu, Musk mengatakan Twitter mengalami penurunan pendapatan iklan sebesar 50 persen. (*)