BANTUL, KRJOGJA.com - Jebloknya hasil Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK di Bantul jadi sorotan banyak pihak. Hal ini lantaran Bantul berada di urutan paling buncit. Komitmen pemerintah dalam mencerdaskan siswa pun mulai dipertanyakan. Dewan juga perlu segera memanggil pihak terkait dengan persoalan ini.
Ketua Forum Peduli Pendidikan Bantul (FMPP) Zahrowi, Jumat (5/5) mengatakan, jebloknya nilai UNBK SMK di Bantul harus benar-benar jadi evaluasi. "Pemkab Bantul jangan hanya lempar tanggung jawab dengan mengatakan kewenangan administratif di Dikpora DIY," ujarnya.
Diakuinya, secara administrasi kewenangan jenjang SMA/SMK memang berada di Dikpora DIY, akan tetapi siswa belajar di Bantul. Sehingga tidak alasan lagi kesalahan ditumpahkan kepada Dikpora DIY.
Baca Lebih Lengkap Berita Seputar Bantul di e-paper Kedaulatan Rakyat
Sementara Bupati Bantul Drs H Suharsono justru berpandangan lain terkait dengan hasil kurang memuaskan itu. Orang nomor satu di Bantul tersebut menilai jika pencapaian itu akibat dari masa transisi. Sehingga tidak mengherankan jika ada gejolak di kemudian hari. Meski begitu Pemkab Bantul punya komitmen untuk melakukan evaluasi.
"Bagaimana pun mereka itu anak-anak Bantul, dan pemerintah daerah terus mendorong agar prestasi terus meningkat," ujarnya.
Terpisah, anggota Komisi D DPRD Bantul Enggar Suryo Jatmiko menuturkan, pihaknya sangat terpukul dengan perolehan nilai UNBK SMK tersebut. Kendati begitu, ia tak dapat menyalahkan sepenuhnya Pemkab Bantul. Hal ini karena kewenangan dan kebijakan SMA/SMK saat ini sudah berada di Dikpora DIY.
"Ini sebenarnya di luar dugaan, bagaimana mungkin Bantul kalah dengan Kulonprogo dan Gunungkidul yang selama ini selalu menempati urutan di bawahnya. Kita harus evaluasi secepatnya supaya kejadian ini tidak terulang kembali," jelasnya.
