YOGYA (KRjogja.com) - Ketua Dewan Pendidikan DIY, Prof Wuryadi menegaskan rencana Mendikbud yang akan memberlakukan lima hari belajar dan sekolah tanpa PR harus dilakukan lebih selektif. Konsep 5 hari belajar yang materi belajarnya dipadatkan dari Senin-Jumat justru hampir sama dengan konsep 'full day school' yang diwacanakan sebelumnya.
"Bagi sekolah yang mapan tentu tidak kesulitan untuk memberlakukan lima hari belajar dengan materi dipadatkan karena mereka sudah siap, sedangkan bagi sekolah yang belum mapan atau sederhana akan menjadi problematika dan beban nantinya," kata Wuryadi kepada KRjogja.com, Kamis (8/9/2016) malam.
Wuryadi menyampaikan tidak mungkin lima hari belajar dilaksanakan di seluruh sekolah, harus dibedakan kemampuan sekolah sehingga tidak mungkin baik bagi semua sekolah diterapkan. Untuk itu harus selektif dan pukul rata mengingat setiap sekolah memiliki kelengkapan dan kemampuan yang berbeda-beda.
Selanjutnya terkait wacana sekolah tanpa PR, menurut Wuryadi rencana tersebut juga harus dilakukan lebih selektif. Kegiatan atau proses belajar anak-anak justru akan dipusatkan keseluruhannya di sekolah.
"Ada niat baik untuk tidak membebani anak-anak di rumah dengan tugas-tugas dari sekolah, tetapi masih terbatas penyelenggaraannya dan pengaturannya. Sebenarnya PR masih perlu diberikan asalkan guru memberikan PR yang tidak berlebihan sehingga anak tetap mempunyai waktu bersantai," tandasnya. (Ira)
