Krjogja.com - YOGYA - Tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di DIY dimungkinkan dapat memicu terjadinya konflik-konflik yang berlatar belakang ekonomi.
Melihat potensi munculnya konflik ekonomi tersebut, maka diperlukan upaya mitigasi yaitu pengurangan tingkat kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan, terutama di Gunungkidul yang akan berpengaruh secara langsung terhadap perbaikan tingkat kesenjangan di DIY.
Mitigasi selanjutnya, peningkatan efek pengganda Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) yang terdapat di wilayah Kulonprogo dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan kesenjangan DIY. Kemudian pemulihan citra kabupaten Bantul sebagai wilayah yang pernah dilanda gempa memerlukan perhatian tersendiri.
[crosslink_1]
Hal tersebut disampaikan Pengamat ekonomi kerakyatan UGM, Dr Revrisond Baswir dalam Penyusunan Rencana Aksi Ketahanan Ekonomi di DIY Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY di Ruang Rapat Kantor Kesbangpol DIY, Senin (20/2/2023).
Hadir pula sejumlah narasumber lainnya yakni Perencana Pertama Bappeda DIY M. Taufiq Arrahman, Ketua Umum Perserikatan BUMDes Indonesia (PBI) Sariyanta dan Konsultan Bisnis Rommy Heryanto.
“Jumlah penduduk DIY mencapai 3.322.727 jiwa dengan jumlah penduduk miskin mencapai 463.530 orang pada 2022. Persentase penduduk miskinnya mencapai 11,49 persen dan koefisiensi gini sebesar 0,459,” kata Soni, sapaan Revrisond.
[crosslink_2]
Sony menyampaikan tingkat kemiskinan dan kesenjangan di DIY berkaitan erat dengan keragaman kondisi geografis daerah tingkat II yang cenderung berbeda secara cukup ekstrim.
Namun demikian, perlu diakui, sebagai kota pendidikan dan daerah tujuan wisata, pertumbuhan ekonomi DIY cenderung masih terkonsentrasi di wilayah Kotamadya dan Kabupaten Sleman. Khusus untuk kabupaten Bantul, pengaruh gempa dahsyat yang terjadi pada 2006, perlu mendapat perhatian tersendiri.
“Dari diagnosa tersebut maka muncullah potensi konflik ekonomi di DIY. Karena berkaitan erat dengan keragaman kondisi wilayah, tingkat kemiskinan dan kesenjangan di DIY tidak secara langsung berkaitan dengan beragam konflik yang terjadi. Tetapi kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan, terutama guna mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan tersebut di masa depan.,” ungkap akademisi FEB UGM ini.
Ditambahkan Rommy, Kesbangpol mempunyai peran dalam program ketahanan ekonomi DIY antara lain melakukan sinkronisasi kegiatan yang mendukung pemulihan ketangguhan ekonomi di DIY lalu meningkatkan komunikasi antar Instansi Pemerintah/Lembaga/Stakeholder yang menangani permasalahan ekonomi.
Kemudian mendukung dan memperkuat jaringan kerja yang memungkinkan terjadinya penguatan responsibilitas semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketangguhan ekonomi di DIY
“Hasil rekomendasi yang dihasilkan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk OPD dan stakeholder terkait dalam menyusun perencanaan yang tepat untuk meningkatkan ketangguhan ekonomi di DIY. Ini dapat bersinergi dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan ke depan,” pungkasnya. (Ira)
