JAKARTA, KRJOGJA.com - Dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2021, pemerintah fokus pemulihan ekonomi melalui pariwisata, industri, investasi termasuk penguatan sistem ketahanan pangan.Untuk jangka pendek, pemerintah fokus dalam menyelamatkan nyawa manusia dari dampak COVID-19.
"Setelah itu baru tata kembali bagaimana ekonomi bisa jalan, ekonomi bisa jalan dengan prinsip pembangunan rendah karbon,†kata Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto dalam seminar virtual di Jakarta, Kamis.(28/5 2020)
Dia menambahkan pembangunan rendah karbon menjadi rencana jangka panjang yang dilakukan menengah dan tahunan. Pandemi COVID-19 merupakan momen untuk menjalankan rencana pembangunan rendah karbon, membangun kembali dengan cara yang lebih baik untuk mewujudkan kenormalan baru, kata pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Untuk itu tantangan kami bagaimana pemulihan tersebut perlu dilakukan secara lebih berkelanjutan melalui pembangunan rendah karbon,†kata Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto dalam seminar virtual di Jakarta, Kamis (28/5 2020).
Arifin menjelaskan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dilakukan karena belajar dari krisis keuangan tahun 2008-2009. Saat itu, proses pemulihan ekonomi justru memberi dampak lain yakni peningkatan emisi karbon dioksida (CO2) secara global.
Diungkapkan emisi CO2 secara global naik 5,9 persen tahun 2010 akibat percepatan pemulihan ekonomi yang memanfaatkan bahan bakar fosil. Dampaknya, akan mengakibatkan tinggi polusi dan tidak efisien karena menghasilkan karbon yang memberi dampak lebih lama.
“Peningkatan emisi pascakrisis ekonomi 2008-2009 disebabkan stimulus ekonomi dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi diarahkan pada industri tinggi karbon,†imbuhnya.
Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Medrilzam mengatakan dunia sudah mengarah ke pembangunan rendah karbon. Jangan sampai Indonesia tertinggal dan tersalip karena di ASEAN saja Laos dan seterusnya mereka sudah mengarah ke sana juga. "Kalau enggak sekarang kapan lagi," katanya.
Dia menilai masa pandemi COVID-19 yang membuat kondisi lingkungan justru membaik karena polusi berkurang harus dimanfaatkan untuk menjalankan konsep membangun kembali dengan cara lebih baik.
Rektor Institut Pertanian Bogor Arif Satria sepakat dengan pendapat itu. Ia mengatakan bahwa sekarang adalah momentum yang tepat untuk mengarusutamakan kebijakan pembangunan rendah karbon.
Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Paul Butarbutar mengatakan pembangunan rendah karbon adalah keharusan dan Indonesia harus bergerak menuju ke sana sesuai dengan kesepakatan global. (Ati)
