JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memimpin Delegasi Republik Indonesia (RI) dalam lawatan resmi ke Brussels, Belgia pada tanggal 8-9 April 2019. Kunjungan tersebut untuk menyampaikan sikap keberatan dan melawan keputusan Uni Eropa yang melarang penggunaan biofuel yang berbasis kelapa sawit di kawasan tersebut.
Kunjungan ini juga dalam rangka misi bersama (joint mission) negara-negara produsen sawit yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Terdiri dari Indonesia, Malaysia, dan Kolombia.
Langkah ini diambil sebagai respons Indonesia atas kebijakan diskriminatif Uni Eropa (UE) yang mengklasifikan produk kelapa sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi (Indirect Land Use Change/ILUC). Di man kini telah diadopsi dalam regulasi turunan (Delegated Act) dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II).
Dalam keterangan resmi Kemenko Perekonomian, Senin (8/4/2019), tujuan utama lawatan itu untuk menyampaikan kekecewaan dan melawan Delegated Act yang telah diadopsi oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 lalu. Selama dua hari kunjungan, para Delegasi akan melakukan pertemuan dengan Komisi, Parlemen dan Dewan Eropa serta berbagai stakeholder yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit di pasar UE.
Sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan 10 poin sikap atas langkah diskriminatif Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menggandeng dunia usaha asal Uni Eropa melalui pertemuan dengan International Chamber of Commerce & European Union MNCs di Kementerian Luar Negeri pada 20 Maret 2019.
Dalam pertemuan itu, Darmin menegaskan hubungan baik antara Indonesia dan UE yang sudah terjalin sejak lama, terutama dalam bidang ekonomi, yang seharusnya tetap dapat dibina dengan baik. (*)
