JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Sri Mulyani mengatakan, kebutuhan infrastruktur Indonesia hingga 2019 mencapai Rp 4.496 triliun. Dari dana ini yang bisa disediakan oleh pemerintah hanya 41,3 persen atau hanya Rp 1.978 triliun.
Menkeu berharap sisanya diharapkan pendanaannya dari BUMN sekitar 22 persen atau sekitar Rp 1.066 triliun, dan dari swasta sekitar Rp 1.751,5 triliun atau sekitar 36,5 persen.
"Kalau mengandalkan APBN pembangunan infrastruktur di Indonesia tgidak akan tercapai, jadi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur kita sangat mengharapkan dari swasta dan BUMN," kata Menkeu Sri Mulyani pada acara perayaan sewindu Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Jakarta, Rabu (22/03/2017).
Menkeu berharap, BUMN melakukan inovasi unrtuk mencari sumber pendanaan untuk mampu memperbaiki perencanaan pembiayaan. Pasalnya BUMN sangat mampu melakukan implementasi infrastruktur mulai dari groudbreaking, pengerjaan hingga selesai suatu proyek. "BUMN ini sangat fasih dalam menjalankan suatu pekerjaan, mulai dari groudbreaking hingga proyek itu selesai," tegasnya.
Dijelaskan, pembangunan infrastruktur harus dilakukan  karena dampaknya akan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah. Pembangunan infrastruktur di beberapa daerah ada yang pesagt dan ada yang rendah.(Lmg)
