JAKARTA (KRjogja.com) – Kesuksesan program pembangkit listrik 35.000 MW dinilai bergantung pada komitmen pemerintah dalam mengawasi dan mengawal pelaksanaan proyek tersebut.Â
Satu hal yang dinilai perlu dilakukan pemerintah adalah mendorong sinergi antara PT PLN (Persero) dengan produsen listrik swasta (independent power producer /IPP). Ketua Pokja Pengkajian Energi, SDA, Lingkungan, dan Perubahan Iklim ILUNI-UI Ali Ahmudi mengatakan, secara akademis, program pembangkit 35.000 MW terbilang ambisius.
Kendati secara akademis tidak ideal, program ini telah dicanangkan pemerintah sehingga perlu diupayakan pencapaiannya sesuai target. â€Untuk itu, setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah, yaitu mendorong sinergi PLN- IPP dan sinergi antar- IPP, mendorong pasokan energi primer yang dibutuhkan PLN dan IPP, serta mengawasi agar pembangkit yang dibangun sesuai target emisi yang telah ditentukan,†ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin.Â
Dia menegaskan, sinergi antara PLN-swasta penting mengingat lebih dari 60% dari proyek ini diarahkan untuk dibangun oleh swasta. Dia mencontohkan pembangkit listrik swasta yang terintegrasi dengan kawasan industri, yang dapat menjadi tumpuan bagi pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang sedang digalakkan pemerintah.
Dia menambahkan, faktanya di beberapa kawasan, termasuk di daerah industri, PLN masih belum mampu memenuhi kebutuhan listrik yang ada. Karena itu, PLN perlu memaksimalkan pembangkit swasta untuk mencukupi listrik yang dibutuhkan industri maupun masyarakat. (*)
