“Kita tidak bisa berbicara mengenai angkatan kerja yang lain, jika angkatan kerja kita tidak sehat dan tidak memiliki kemampuan hard skill dan soft skill yang mumpuni. Hal ini didapat dari dunia pendidikan dari sekolah. Untuk mengatasi pengangguran usia muda, strategi di atas bisa didekati dengan dua jalur, kita bekali kaum muda dengan keterampilan bekerja dan keterampilan untuk berwirausaha,†beber Mahatmi.
Kemitraan yang inklusif untuk meningkatkan ekonomi kaum muda harus didukung oleh lingkungan. Kajian yang dilakukan oleh IBL bekerjasama dengan Puskamuda Universitas Indonesia ini menghasilkan empat rekomendasi agar hal tersebut bisa tercapai yaitu dari sisi kebijakan dan regulasi.
Direktur Puskamuda UI Rissalwan Lubis mengatakan, rekomendasi pertama yaitu adanya grand design dan peta jalan peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan pemberdayaan ekonomi pemuda, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Rekomendasi kedua, harus ada pelembagaan atau kelompok aksi di daerah agar kemitraan berjalan. Rekomenasi berikutnya adalah penguatan peran pendampingan pemuda yang memiliki potensi (asset) dan kemampuan sebagai agen perubahan (agency). Sedangkan rekomendasi keempat dari aspek Gender, Equality, and Social Inclusion yaitu memegang teguh prinsip No One Left Behind, dengan cara mengedepankan kepentingan kelompok yang mengalami eksklusi sosial atau termarjinalkan dari sistem sosial-ekonomi.
“Para pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta pengusaha punya kontribusi besar untuk mendorong ekonomi pemuda. Caranya dengan meningkatkan soft skill serta literasi keuangan kaum muda. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemberdayaan kaum muda,†kata Rissalwan. (Lmg)