Krjogja.com — Jakarta — Direktur Rumput Laut Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nono Hartanto mengatakan, proyeksi permintaan rumput laut tahun 2029 di mana total permintaan rumput laut dunia 40-43 juta ton.
Kemudian kategori makanan siap konsumsi tetap menjadi permintaan yang terbesar, dengan kontribusi lebih dari setengah total permintaan, serta pertumbuhan untuk kategori pakan akuakultur dan penggunaan lain menunjukkan potensi peningkatan yang cukup signifikan.
“ Kami fokus pada potensi rumput laut sebagai penyerap karbon dan perannya dalam kebijakan Ekonomi Biru. Laporan ini merinci statistik produksi dari tahun 2020 hingga 2025, menyoroti jenis-jenis rumput laut yang dibudidayakan, termasuk Euchema cottonii dan Gracilaria sp. beserta volume dan nilai produksinya,” kata di Jakarta, Senin (3/2).
Baca Juga: MedcoEnergi Perkuat Komitmen ESG, Skor MSCI Naik ke AA
Dipaparkan, proyeksi pasar rumput laut global untuk tahun 2030, yang menekankan pada permintaan makanan siap saji dan potensi pertumbuhan pakan akuakultur.
Selain itu, isu-isu strategis dalam budidaya rumput laut diidentifikasi, seperti mekanisasi yang rendah, manajemen penyakit, dan tantangan lingkungan.
Hal ini mengusulkan strategi untuk meningkatkan koordinasi data di antara kementerian dan pemangku kepentingan terkait, serta menguraikan proses perizinan untuk usaha budi daya rumput laut skala mikro dan makro.
Dikatakan, untuk -program ekonomi biru , KKP berhasil meningkatkan produksi perikanan budidaya sebesar 13,64 persen dari tahun sebelumnya, khususnya untuk lima komoditas unggulan ekspor diantaranya udang, rumput laut, dan nila salin.
Adapun tahun 2024, total produksi ikan hasil budi daya mencapai 6,37 juta ton, meningkat 13,64 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan produksi rumput laut mencapai 10,80 juta ton, meningkat sebesar 10,82 persen dari tahun sebelumnya.
Kenaikan produksi tersebut diikuti tren positif peningkatan nilai rata-rata pendapatan pembudidaya ikan. Nilai rata-rata pendapatan pembudidaya mencapai Rp 5.136.547 atau meningkat sebesar 4,55 persen dari tahun sebelumnya. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di beberapa daerah.
Baca Juga: Bawaslu Sukoharjo Soroti Politik Uang dan Rendahnya Partisipasi Pemilih
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu mengatakan bahwa ini artinya ada pertumbuhan perekonomian. Kondisi demikian memperlihatkan upaya KKP telah melampaui dari tahun sebelumnya dalam mengimplementasikan salah satu pilar kebijakan ekonomi biru, yaitu mengembangkan budidaya air laut, tawar, payau yang berkelanjutan.
Program ekonomi biru yang diinisiasi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menempatkan kepentingan ekologi sebagai panglima yaitu program modeling pada 5 komoditas unggulan ekspor sudah mulai nampak terlihat manfaatnya.
Sementara itu, anggota DPR Ri yang juga mantan Menteri KKP Rokhmin Dahuri, menyampaikan, peran penting rumput laut dalam pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi dalam sebuah forum yang berfokus pada potensi rumput laut sebagai penyerap karbon dan kontributor ekonomi.