Krjogja.com - YOGYA - Balai Besar Veteriner Wates dalam menanggulangi Penyakit Mulut dan Kuku mengadakan Rapat Koordinasi Pengendalian dan Surveilans Penyakit Mulut dan Kuku di Wilayah Kerja (Jateng, Jatim, DIY) di Alana Yogyakarta Hotel dan Convention Center 11-14 September 2022.
Peserta Rapat Koordinasi Pengendalian dan Surveilans Penyakit Mulut dan Kuku Tahun 2022 dibuka oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Dr. Ir. Nasrullah M.Sc dihadiri juga Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Direktur Kesehatan Hewan, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Inspektur IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian serta Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten Kota, laboratorium daerah, UPT PKH dan karantina pertanian di area tugas BBVet Wates yakni Propinsi Jateng, Jatim dan DIY total sejumlah 206 peserta.
Drh Hendra Wibawa MSc PhD selaku Kepala Balai Besar Veteriner mengatakan kondisi saat ini dimana Indonesia menjadi negara dengan status tertular PMK, penyebab dan potensi dampak akibat PMK, serta kondisi yang diharapkan untuk kembali menjadi negara bebas PMK.
“Balai Besar Veteriner Wates mengembangkan terobosan inovatif melalui Sistem Surveilans berbasis Epidemiologi Molekuler (SISMO) untuk Akselerasi dan Efektifitas Pengendalian PMK. Sistem surveilans ini belum banyak digunakan dalam kesehatan hewan, tetapi telah terbukti mampu menekan kasus-kasus penyakit lain seperti flu burung dan Covid-19. Dalam sistem surveilans ini data dari hasil pengamatan kasus penyakit dikumpulkan, dipadukan dengan hasil identifikasi dan kharakterisasi agen PMK, lalu dianalisis melalui pendekatan epidemiologi molekuler," jelas Hendra Wibawa.
“Pengembangan sistem ini sejalan dengan peran BBVet Wates sebagai Pusat Studi Bioinformatika Veteriner di ASEAN. Diharapkan keberhasilan proyek ini bisa diadopsi oleh lab. veteriner atau lab. medis di dalam negeri maupun laboratorium di negara ASEAN lainnya. Pengendalian PMK dengan pendekatan epidemiologi molekuler diharapkan memberikan informasi yang lebih komprehensif untuk memprediksi kemungkinan timbulnya wabah penyakit akibat munculnya strain virus baru sehingga mempercepat proses pengambilan kebijakan styrategis dalam penanganan wabah PMK yang akan berjalan lebih efektif,” imbuh Kepala BBVet Wates.
Pada rapat koordinasi penanggulangan PMK ini beberapa narasumber menyampaikan materi antara lain;
a)Kebijakan dan Strategi Pengendalian PMK Nasional
b)Kebijakan dan Akselerasi Vaksinasi PMK serta Mekanisme Operasionalisasi
c)Kebijakan dan Mekanime Bantuan Hewan Terdampak PMK
d)Strategi Pendataan dan Penandaan Hewan dalam Penanganan OMK
e)Strategi dan Pelaksanaan Survilans PMK di Wilayah Kerja Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2022
Rapat koordinasi pengedalian dan surveilans PMK ini dilaksanakan dengan tujuan agar terjadi kesamaan persepsi, koordinasi, kolaborasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengamatan dan pengidentifikasian PMK sehingga penanggulan PMK, khususnya di Wilayah Kerja BBVET Wates (Jatim, Jateng, DIY), dapat berjalan dengan efektif, semakin bertambah daerah yang bebas kasus PMK (free-zone) dan diharapkan dalam 4-5 tahun pengendalian Indonesia kembali bebas PMK (dengan vaksinasi) pada tahun 2026/2027.(*)
