YOGYA, KRJOGJA.com - Rabu (7/9/2022), ribuan buruh dan mahasiswa DIY duduki Kantor DPRD DIY. Mereka secara tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Akibat kebijakan itu sudah berdampak pada kenaikan sejumlah harga barang kebutuhan pokok.
Buruh dan pekerja datangi Kantor DPRD DIY siang hari. Selain menolak kenaikan harga BBM, mereka juga menuntut kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) DIY pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu. Kenaikan UMP maksimal dilakukan sebelum pelantikan Gubernur DIY Oktober nanti.
Kenaikan BBM yang mencapai lebih dari 30 persen, berimbas pada daya beli masyarakat serta buruh DIY. Apalagi saat ini sejumlah harga kebutuhan pokok sudah merangkak naik, sebagai imbas dari kenaikan harga BBM. "Untuk itu kami menuntut adanya kenaikan UMP 2022, maksimal sebelum pelantikan Gubernur DIY Oktober nanti. Kenapa? Agar kepemimpinan Sultan selama lima tahun terakhir meninggalkan kesan yang baik. Kebijakan tersebut juga tidak melanggar aturan. Dan DPRD DIY memiliki kewenangan besar untuk menanyakan dan memastikan terkait tuntutan kenaikan upah minimum tersebut," kata Wakil Ketua DPD KSPSI DIY Kirnadi.
Dengan UMP DIY sebesar Rp 1.840.915, tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan buruh saat ini. Apalagi bantuan sosial (bansos) yang rencananya akan diberikan kepada pekerja dan buruh sebagai kompensasi kenaikan harga BBM juga dinilai tidak mencukupi kebutuhan mereka. Dengan tuntutan pekerjaan yang sama serta inflasi yang terjadi, upah mereka tidak akan cukup.
Senada diungkapkan Denta Yulian dari perwakilan KSPSI Kota Yogyakarta. Bantuan Sosial Tunai (BST) yang hanya 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) triwulan keempat ini, nominal dan jumlahnya tidak cukup dari masyarakat terdampak kenaikan harga BBM di DIY. Salah satu alasannya, karena nominalnya terlalu kecil, Rp 150 ribu dikalikan empat bulan.
"Apakah ada jaminan BST ini diberikan akan ada penurunan harga BBM? Ini jelas tidak mampu untuk menyangga daya beli. Apalagi hari ini inflasi sudah mencapai hampir 15 persen. Sebelum BBM naik daya beli masyarakat juga sudah turun 30 persen, sehingga dapat kita sampaikan UMK 2023 di DIY dan seluruh Indonesia tidak ada kenaikan. Karena apa? Jelas produktivitas tidak ada, inflasi juga tinggi. Imbasnya daya beli juga tidak ada. Jika BBM naik, tapi upah tidak naik juga sama saja. Walaupun ada kenaikan UMK menurut Denta hanya beberapa persen. Kalaupun ada revisi UMK 2022 dan juga menuntut kenaikan UMK 2023 setidaknya 50 persen," ujarnya.
Baca Juga: Sempat Ricuh, Demo Harga BBM di Kantor DPRD DIY Berakhir Damai
BST BBM yang di programnya Pemda DIY nominalnya terlalu kecil dan tidak mampu menyokong daya beli masyarakat. Menurut Denta, hal itu hanya logika sesat dari pemerintah saat ini. Sesuai perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada 2021, UMK buruh DIY itu di angka Rp 3,5 juta. Akan tetapi yang diterapkan saat ini tidak sampai angka tersebut. Imbasnya, banyak buruh yang mengalami defisit ekonomi besar-besaran.
Sementara Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengungkapkan kenaikan BBM memang jadi keprihatinan semua pihak. Karenanya hasil audiensi para buruh dan DPRD terkait penolakan kenaikan harga BBM yang sudah disampaikan tersebut akan disampaikan DPRD DIY ke pemerintah pusat. "Dari DPRD DIY sudah melakukan beberapa langkah. Salah satunya di sektor transportasi. Jangan sampai ada kenaikan tarif yang berkaitan dengan Pemda DIY. Contohnya Trans Jogja. Jangan sampai ada kenaikan tarif, bahkan jika bisa menggratiskan bagi pelajar dan mahasiswa," ungkapnya.
Sedangkan mahasiswa datang sore harinya. Mereka berorasi di luar Kantor DPRD DIY. Selain mahasiswa, orasi juga dilakukan oleh perwakilan pengemudi becak motor dan juga Pedagang Kaki Lima (PKL). (Awh/Bro)
