SLEMAN, KRJOGJA.com - Kinerja apik APBN masih berlanjut di DIY. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian realisasi belanja negara sampai dengan akhir April 2022 mencapai Rp 6,28 triliun atau 28,72 persen target APBN dan tumbuh 1,34 persen (yoy) dari tahun sebelumnya. Mengingat belanja daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pemulihan ekonomi masing-masing daerah, diharapkan pemerintah daerah mempercepat belanja daerah agar dapat menggerakan perekonomian.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Arif Wibawa menyampaikan realisasi belanja negara di DIY tersebut terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp3,01 triliun atau 25,31 persen target APBN dan TKDD sebesar Rp3,27 triliun atau 32,79 persen. Realisasi belanja K/L terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp1,47 triliun atau 31,30 persen, belanja barang Rp 731,29 miliar atau 17,34 persen, belanja modal Rp804,63 miliar atau 27,02 persen dan belanja bantuan sosial Rp8,51 miliar atau 47,78 persen. Realisasi belanja K/L mampu tumbuh 4,47 persen (yoy). Hampir seluruh jenis belanja secara nominal tumbuh positif, kecuali belanja modal.
"Pertumbuhan tertinggi pada komponen Belanja Pegawai mencapai 14,43 persen didorong kebijakan pemberian komponen 50 persen tunjangan kinerja pada pembayaran THR di April 2022 serta disalurkannya Bansos bantuan Pendidikan. Sedangkan terjadinya penurunan pada penyerapan belanja modal adalah wajar, dikarenakan alokasi anggaran belanja modal 2021 lebih tinggi dibandingkan 2022 dampak carrying over pembayaran belanja modal 2020 ke 2021," tuturnya dalam keterangan tertulis, Minggu (29/5/2022).
Arif menyatakan penyaluran TKDD sebesar Rp3,27 triliun terdiri dari realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Rp55,38 miliar atau 20,94 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp2,16 triliun atau 41,67 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp2,21 miliar atau 0,32 persen dan DAK Non Fisik Rp615,67 miliar atau 32,51 persen. Selanjutnya Dana Keistimewaan (Danais) DIY Rp198 miliar atau 15 persen, Dana Insentif Daerah (DID) Rp7,68 miliar atau 4,63 persen dan Dana Desa Rp222,88 miliar atau 50,74 persen.
"Realisasi TKDD tumbuh negatif 1,38 persen (yoy), hal ini karena keterlambatan rekomendasi penyaluran Dana BOS Tahap II. Namun demikian, diperkirakan Dana BOS Tahap II tersebut disalurkan di Mei," tambahnya.
Kinerja pendapatan negara dan hibah tercatat mencapai Rp2,22 triliun. Kinerja positif pendapatan negara tercermin dari pertumbuhannya, dimana realisasi pendapatan negara dan hibah tumbuh 12,62 persen (yoy). Secara nominal, realisasi komponen pendapatan yang bersumber dari perpajakan mencapai Rp 1,77 triliun, atau telah mencapai 2 tumbuh 22,01 persen (yoy) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 452,62 miliar, tumbuh negatif 13,38 persen (yoy).
"Capaian penerimaan pajak sangat baik, terutama penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berkontribusi masing-masing sebesar sebesar 64,78 persen dan 33,84 persen terhadap total penerimaan pajak. Ke depannya, penerimaan pajak diperkirakan akan mengalami normalisasi," tandas Arif.
Kinerja APBD DIY ditunjukkan dengan realisasi belanja mencapai Rp3,76 triliun atau 26,81 persen dari pagu. Sedangkan realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp4,41 triliun atau 28,24 persen dari target dan didominasi komponen pendapatan dari dana transfer Rp2,80 triliun atau 25,44 persen.(Ira)
