BANTUL, KRJOGJA.com - Dinas Berhubungan (Dishub) bersama Satlantas Polres Bantul, melakukan Ramp Check atau Inspeksi Keselamatan terhadap bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) angkutan Lebaran yang akan melewati wilayah Bantul saat Lebaran nanti, utamanya untuk melayani masyarakat pemudik.
Ramp Check dilakukan Senin (18/4/2022) di terminal Palbapang, terminal Imogiri dan perusahaan angkutan bus GG Imogiri. Dalam pengecekan bus meliputi pemeriksaan pisik dan surat kelengkapan kendaraan atau administrasi, ditemukan beberapa kekurangan terhadap bis yang mangkal di terminal Palbapang dan terminal Imogiri.
Tetapi menurut Kabid Angkutan Dishub Bantul, Suyanto SE, inspeksi keselamatan ini sifatnya ptefentif bukan untuk penindakan, sehingga ada penemuan kekurangan fisik disarankan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi, sedangkan kekurangan administrasi atau surat kelengkapan kendaraan diserahkan kepada pihak Satlantas.
"Selanjutnya inspeksi keselamatan juga akan dilakukan terhadap Jeep wisata di Dlingo dan objek wisata lainnya di Bantul," ungkap Suyanto.
Kanit Kamsel Satlantas Polres Bantul, Ketut Reni Juliani STRK menambahkan, kegiatan Ramp Check ini merupakan antisipasi atau upaya pencegahan terjadinya kecelakaan lalu- lintas yang diakibatkan dari angkutan umum Lebaran. Satlantas Polres Bantul juga telah mengundang instansi terkait, seperti Dishub, Satpol PP, BPBD, Dinas Kesehatan, DPU PR dan lainnya, untuk melakukan koordinasi dalam pengamanan Lebaran 2022 di Bantul.
Sementara pemilik bus GG yang juga Ketua DPD Organda DIY, V Panti Hantoro mengungkapkan, jumlah pemudik pada Lebaran 2022 ini sekitar 7 juta orang, yang melintas DIY sekitar 3,9 persen, sehingga membutuhkan angkutan bus yang cukup banyak dan tidak mungkin hanya dilayani dengan Bus AKAP saja, maka harus dibantu dengan bus pariwisata laik jalan.
"Jumlah bus AKAP yang melayani pemudik 200 armada lebih dibantu armada pariwisata 300 armada lebih. Kepadatan pemudik diperkirakan mulai 27 April hingga 29 April sudah mulai ramai," katanya. Pemudik yang diselenggaran oleh BUMN tanggal 27 April sedangkan 28 dan 29 oleh Kementerian Perhubungan. (Jdm)
