BANTUL, KRJOGJA.com - Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diwujudkan uang tunai Rp 600 ribu untuk Januari Februari dan Maret 2022 penyaluran ke kantor pos sudah mencapai 98,25 %. Dengan posisi tersebut sehingga masih sisa 1.580 hingga kini belum dicairkan. Sementara anggota Komisi VIII DPR RI, MY Esti Wijayati minta penyaluran BPNT selesai pekan ini.
"Beberapa waktu lalu dari Kantor Pos Bantul menyampaikan ada instruksi dari Kementerian Sosial untuk mengalokasikan BPNT sembako dalam bentuk rupiah untuk Bulan Januari, Februari dan Maret. Alhamdulilah dengan cepat kami bisa mencapai 98,25 persen sehingga masih ada sisa 1.580 yang belum dicairkan," ujar Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Bantul, Drs Didik Warsito MSi disela penyerahan bantuan sosial dalam acara reses anggota Komisi VIII DPR RI, My Esti Wijayati di Aula Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Pemkab Bantul, Senin (14/3/2022).
Sementara penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) cut off per tanggal 8 Marer 2022, dari 17 kapanewon di Bantul 34.092 dari 57.742 sudah mencairkan. Dengan pencapaian penyaluran BPNT tunai sudah terealisasi hampir 100 %, diharapkan dana dari Kementerian Sosial bisa bermanfaat bagi masyarakat.
‎
‎‎Sementara itu ‎Inspektur Bidang Perlindungan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Laode Taufik Nuryadin mengatakan, jumlah penerima program BPNT secara nasional mencapai 18,8 juta jiwa, 10 juta diantaranya penerima PKH. Dengan di Bantul sudah mencapai hampir 100% diharapkan secara nasional tidak beda jauh.
Menurutnya sisa 3 persen penerima BPNT yang belum mencairkan disebabkan beberapa faktor diantaranya pindah alamat, penerima meninggal dunia, berada di luar kota dan isoman. Menurutnya 3% itu relatif kecil, tetapi akan diupayakan terus. Karena PT Pos punya mekanisme dengan cara mendatangi rumah penerima BPNT.
"Penerima BPNT bisa membelanjakan sembako ke warung yang menjual sembako secara bebas. Tentu dengan koridor yang tidak melanggar aturan yakni pembelian berupa sembako, harga terjangkau, kualitas sembako juga baik. Hal tersebut bakal menjadi kompetisi bagi e-warung. Jadi penerima BPNT yang puas akan tetap membeli di e-warung namun jika tidak akan beralih ke warung sembako lainnya," jelasnya.
Anggot Komisi VIII DPR RI, MY. Esti Wijayati dalam reses di Bantul terkait fungsi Komisi VIII DPR RI mengawasi penyaluran BPNT yang diwujudkan dalam bentuk tunai mendesak harus selesai dua pekan dan minggu ini merupakan pekan terakhir penyaluran BPNT melalui Kantor Pos.
"Kalau ada 3% BPNT belum bisa dicairkan tentu karena ada beberapa kendala. Yang saya temui kemarin karena penerima sedang isoman, sedang bepergian, DTKS itu NIK nya beberapa belum cocok sehingga belum bisa dicairkan," ujarnya.
Hal tersebut menjadi pekerjaan keras semua pihak. Kemensos mesti menyusun regulasi percepatan kemudian pelaksana yakni PT Pos. Tentu hal ini bagian koordinasi dalam pelaksanaan percepatan proses pencairan BPNT. "Kerja keras Bu Menteri Sosial dan stakeholder lainnya patut kita hargai," ujarnya.
Satu lagi hal yang mesti didiskusikan bersama dengan Komisi VIII, Kemensos serta stakeholder lain terkait program rintisan dari Presiden Joko Widodo dalam periode pertama yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera. "Karena tiga kartu ini tidak bisa dipisahkan, artinya keluarga tidak mampu akan mendapatkan KIS. Preminya dibayar pemerintah, anak sekolah yang mendapat KIP harus dicek bersama. Dari sekian penerima PKH yang ada dalam DTKS berapa persennya juga mendapatkan KIS, KIP hal itu harus segera diselesaikan," ujarnya.(Roy)
