SLEMAN, KRJOGJA.com - Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, tetap akan dilanjutkan meskipun ada penolakan dari sejumlah warga. Apalagi, banyak manfaat yang akan dirasakan masyarakat jika bendungan terbesar se Indonesia dan kedua di Asia itu berdiri.
Secara legalitas, pembangunan bendungan dengan ketinggian 169 meter maupun pengambilan kuari, sudah punya dasar hukum, sehingga tidak ada persoalan. Hal tersebut dikatakan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Dwi Purwantoro ST MT kepada wartawan di kantornya di Jalan Solo KM 6, Caturtunggal Depok Sleman, Selasa (27/4/2021).
Bendungan Bener akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat Purworejo dan sekitarnya. Antara lain, suplai air untuk lahan sawah beririgasi untuk 13.579 hektar daerah irigasi eksisting dan 1.940 hektar daerah irigasi baru. Mengurangi potensi banjir untuk Purworejo dan Kulonprogo dengan nilai reduksi banjir 8,73 juta M3," ungkap Dwi Purwantoro.
Manfaat lainnya, Bendungan Bener bisa menjadi sumber pemenuhan air baku untuk masyarakat, sekitar 1.500 liter perdetik. Selain itu, menjadi pembangkit listrik untuk kabupaten sekitar 6 Mega Watt dan adanya potensi wisata sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
"Nanti gerbang masuk akan kita desain sedemikian rupa menyesuaikan kearifan lokal. Kita buat anjungan wisata, tempat edukasi sehingga akan memberikan manfaat yang signifikan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dwi Purwantoro mengatakan, pada dasarnya, hanya sebagian kecil warga Wadas yang menolak proyek tersebut. Itu pun, sebagian mereka yang ingin mendengarkan sosialisai dihalang-halangi bahkan diintimidasi oleh pihak lain.
"Kita baru mau sosialisasi di Wadas, tapi warga yang menolak mengintimidasi warga yang setuju pengambilan kuari. Kita baru masuk saja sudah dianggap salah, baru mau sosialisasi saja sudah dihalang-halangi. Di bagian mana kita tidak pro rakyat?" ujarnya.
Padahal menurutnya, konsep pemanfaatan Wadas, sangat berpihak pada kepentingan rakyat setempat. Ia memaparkan, Wadas akan digali material batunya untuk pembangunan Bendungan Bener melalui proses pengadaan tanah terlebih dahulu. Proses tersebut, hanya mengambil untuk kebutuhan lebih kurang 8,5 juta M3 dalam kurun waktu 3-4 tahun.
"Setelahnya dilakukan reklamasi atau penimbunan kembali sehingga kabar yang beredar bahwa material di Wadas akan dihabiskan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan permanen, adalah bohong," tegasnya.
Konsep tersebut, menurut Dwi, mendatangkan keuntungan yang besar bagi masyarakat setempat. Pertimbangannya, masyarakat mendapatkan ganti rugi dengan nilai melebihi pasaran. Mendatangkan lapangan pencaharian baru pada proses pengambilan material. Bahkan setelah selesai reklamasi, dapat dimanfaatkan kembali untuk budidaya tanaman perkebunan dan wisata.
"Kabar mengenai dampak penambangan masyarakat kehilangan pekerjaan, meninggalkan lubang besar yang berdampak kerusakan lingkungan, itu tidak benar," pungkasnya. (Ayu)
