KULONPROGO, KRJOGJA.com - Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tidak ingin penyelesaian pembangunan Pelabuhan Perikanan Internasional Tanjung Adikarto gagal lagi seperti saat proyek tersebut digarap tahap pertama dulu.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dalam upaya melanjutkan pembangunan pelabuhan di muara Sungai Serang Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo tersebut, pihaknya akan memulai dari awal yakni melakukan studi dengan menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) selama tiga bulan. Setelah itu baru menentukan langkah-langkah yang akan diambil guna merampungkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto.
"Studi lengkap akan dilakukan lagi dengan melibatkan UGM. Dari pengamatan kami, di pintu pelabuhan memang sendimen pasirnya perlu dikeruk setiap waktu. Tapi dari pak Menteri KKP kita harus kasih kapal besar untuk mencari ikan di laut kemudian di bawa (bersandar-Red.) di kolam pelabuhan," kata Luhut didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Soemadi, Gubernur DIY Sri Sultan HB X dan Bupati Kuloprogo Sutedjo saat berkunjung ke Pelabuhan Tanjung Adikarto di Pantai Karangwuni, Wates, Jumat (12/3/2021).
Pihaknya menargetkan waktu untuk melakukan studi selama tiga bulan ke depan. "Kita menunggu hasil studi tiga bulan ke depan untuk menentukan cara bertindak kita yang benar dan tepat. Saya tidak mau mengulangi kesalahan yang lalu dengan studi yang mungkin tidak lengkap. Sehingga terjadi seperti ini (mangkrak-Red.)," tegas Luhut.
"Prinsipnya kami mau berangkat dari studi yang komprehensif, termasuk mengantisipasi banjir di sungai. Sehingga ke depan tidak ada masalah lagi," jelasnya.
Upaya percepatan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto merupakan perintah Presiden. "Presiden memerintahkan ini segera dipercepat. Kalau sudah siap kita segera mengambil tindakan. Sayang sudah Rp 450 miliar dana dikeluargkan sejak awal pembangunan tahun 2003. Kita ingin pelabuhan ini segera diberdayakan," ungkapnya tanpa menyebutkan pos anggaran yang akan dipakai untuk melanjutkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto.
Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwana X, membenarkan penyelesaian infrastruktur di muara Sungai Serang bukan hanya sekadar tentang pelabuhan. Tapi juga menyangkut masalah risiko lain yang tidak boleh terjadi seperti gagalnya penyelesaian pembangunan serta yang berkaitan dengan 'airport' yang berada di sebelah Barat Pelabuhan Tanjung Adikarto.
Wakil Bupati (Wabup) Fajar Gegana yang ikut menunggu kehadiran rombongan Menko Kemaritiman dan Investasi menegaskan, pemkab dan masyarakat Kulonprogo sangat mendambakan Pelabuhan Tanjung Adikarto bisa segera beroperasi sehingga bermanfaat dalam upaya peningkatan ekonomi terutama dari sektor perikanan. "Kami sangat berharap penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto bisa segera terealisasi. Apalagi pelabuhan ini sudah dimulai pembangunan belasan tahun silam tapi tidak juga bisa difungsikan. Mudah-mudahan dengan ditangani pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kemaritiman dan Investasi, pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto bisa segera tuntas kemudian beroperasional," ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD setempat Akhid Nuryati. "Selain bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dari sektor perikanan, pelabuhan Tanjung Adikarto kalau sudah tuntas pembangunannya juga akan berdampak positif bagi perkembangan pariwisata di pesisir selatan Kulonprogo," terangnya. (Rul)
