KULONPROGO, KRJOGJA.com - Sejumlah kontraktor tergabung Paguyuban Rekanan Kulonprogo (PRKP) resah terhadap rencana refocusing anggaran kegiatan fisik di kabupaten ini. Lantaran di antara rekanan itu ada yang sudah memenangkan lelang pekerjaan sehingga terancam batal pengerjaannya.
“Pada 2020 lalu, banyak pekerjaan dibatalkan karena refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Sehingga teman-teman kami galau dan cemas, mereka sudah memenangkan tender. Jangan-jangan seperti tahun lalu pekerjaan dibatalkan,†kata Koordinator PRKP Pitoyo Hadi Santoso, saat audiensi di DPRD Kulonprogo, Senin (8/3/2021).
Ironisnya lagi ungkap Santoso, ada rekanan dari luar Kulonprogo yang saat ini sedang tersandung kasus korupsi justru bisa memenangkan tender pembangunan salah satu ruas jalan di Kabupaten Kulonprogo.
Diungkapkan, sebagian besar di Kulonprogo merupakan rekanan kecil. Sekitar 60 pekerjaan yang ada sudah bisa mereka raih dari lelang tender. Tapi nilainya sangat kecil dibanding dengan nilai lelang yang dimenangkan perusahaan rekanan dari luar Kulonprogo.
“Gejolak dari kami, pekerjaan yang kecil-kecil bisa dipotong atau dibatalkan, sementara pekerjaan besar justru tidak kena refocusing,†ungkapnya.
Anggota PRKP, Ir Purwantini. Saat ini ada pekerjaan yang harus ditunda. Mereka sudah memenangkan lelang pekerjaan dan tanda tangan kontrak kerja. Tapi dalam pelaksanaanya terpaksa harus ditunda dua kali. "Ada 17-an paket pekerjaan yang dimenangkan rekanan lokal dengan nilai sekitar Rp 15 miliar dan pelaksanaannya menggunakan tenaga kerja lokal. Ketika pekerjaan ditunda atau dibatalkan tentu berdampak pada masyarakat," jelasnya menambahkan para rekanan kecil tersebut sudah lama menganggur.
Mantan anggota DPRD Kulonprogo tersebut mengaku punya data terkait refocusing anggaran. "Sebagian besar refocusing untuk pekejaan-pekerjaan kecil. Sedangkan proyek besar justru tidak tersentuh. Kami berharap refocusing dikurangi nilai dan volumenya, jangan pekerjaan dihilangkan,†harapnya.
Ketua DPRD Akhid Nuryati menegaskan, refocusing memang bagian pembahasan di Dewan. Pihaknya sudah mengagendakan pembahasan dengan Bappeda, DPUPKP dan BKAD terkait refosucing. Bahkan masalah tersebut juga sempat dilontarkan dalam koordinasi pencegahan korupsi pada KPK saat kunjungan di DIY. “Masukan ini sangat penting dan akan tindaklanjuti berkoordinasi dengan eksekutif,†tutur Akhid.
Sementarara itu Ketua Komisi III DPRD setempat, Nur Eni Rahayu berharap refocusing tidak menyebabkan pertumbuahan ekonomi Kulonprogo terhambat. Apalagi pertumbuhan ekonomi saat ini negatif 4,06 persen karena minimnya sektor konstruksi. “Kami akan mengeluarkan rekomendasi ke DPUPKR agar refocusing tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat,†tuturnya. (Wid/Rul)
