GUNUNGKIDUL, KRJOGJA.com - Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul tengah melakukan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mendapatkan data real di lapangan dan bertujuan agar setiap ada program penyaluran, data penerimanya sesuai dan tepat sasaran.
Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Gunungkidul, Hadi Hendro Prayogi mengatakan, setiap bulan data tersebut terus diupdate dari masing-masing kalurahan untuk dilakukan sinkronisasi disesuaikan dengan data ke pemerintah pusat. “Selama dua bulan dilakukan verifikasi terdapat sekitar 20.000 rumah tangga,†katanya Rabu (10/2/2021).
Data rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul yang masuk dalam kategori DTKS mencapai 137.000 dan dari jumlah tersebut baru terverifikasi sekitar 20.000 rumah tangga. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan terdapat perubahan DTKS karena berbagai hal diantaranya karena meninggal, pindah domisili, ataupun perubahan ekonomi rumah tangga tersebut yang kian membaik.
Dengan upaya yang dilakukan ini diharapkan data lebih valid sesuai kondisi di lapangan. Diakuinya bahwa hingga saat ini memang masih terdapat data yang perlu untuk disinkronkan dengan Kementerian Sosial, Kemendagri, maupun Kementerian Kependudukan.
â€Sejalan dengan perkembangannya jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gunungkidul juga terus mengalami perubahan,†ucapnya.
Dalam berapa waktu ini juga banyak ditemukan para penerima manfaat ada yang mengundurkan diri karena merasa ekonominya sudah membaik. Adapun data penerima bantuan BPNT di Gunungkidul untuk bulan Februari 2021 sebanyak 87.987 keluarga penerima manfaat (KPM) dan untuk PKH sebanyak 55.515 (KPM).
“Validasi untuk menyinkronkan data akan terus kita lakukan setiap bulan di seluruh kalurahan di 18 kapanewon yang tersebar di Kabupaten Gunungkidul,†ucapnya.(Bmp)
