SLEMAN, KRJOGJA.com - Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sleman akan mengawal penggunaan dana pemerintah, baik dari APBD maupun APBN. Hal itu antisipasi penggunaan dana pemerintah untuk kampanye oleh peserta Pilkada di Kabupaten Sleman.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sleman Rahayu Widi Nuryani SH MH mengatakan, dana yang berasal dari pemerintah, baik dari APBD kabupaten, provinsi dan pusat sangat rawan digunakan untuk kepentingan kampanye. Untuk itu, Fraksi PKB akan mengawal pengunaan dana dari pemerintah.
"Kami tak ingin dana pemerintah digunakan untuk kegiatan kampanye peserta Pilkada di Sleman. Makanya kami akan kawal pengunaan dana pemerintah itu. Supaya dana pemerintah itu benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat sesuai aturan," kata Nuryani atau yang kerap dipanggil Nunung di kantornya, Selasa (27/10/2020).
Untuk itu, pihaknya meminta kepada masyarakat supaya kritis terhadap program-program yang ditawarkan oleh pasangan calon (paslon) Bupati maupun Wakil Bupati. Jika ada yang memanfaatkan dana pemerintah, supaya melaporkan ke Fraksi PKB atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman.
"Kami butuh kerja sama dengan masyarakat. Kalau memang ada paslon menggunakan dana pemerintah dalam kampanye, silakan lapor," ujarnya.
Menurut Nunung, pengawasan dana pemerintah ini untuk menjalankan fungsi dewan. Dimana dewan itu mempunyai peran pengawasan terhadap program-program pemerintah.
"Dewan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Apakah kebijakan itu dilaksanakan dengan benar atau tidak," tegasnya.(Sni)
