SLEMAN, KRJOGJA.com - Bawaslu Kabupaten Sleman mulai melakukan rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebagai tahapan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2020. Dari target 4.248 PTPS yang dibutuhkan, hingga saat ini baru 856 orang yang mendaftar. Salah satu penyebab sepinya peminat karena sebagian warga enggan mengikuti syarat uji rapid diagnose test (RDT).
Kordiv SDM dan organisasi Bawaslu Sleman Vici Herawati mengatakan, jumlah TPS di Sleman sebanyak 2.124. Sesuai pedoman teknis rekruitmen, dibutuhkan dua kali formasi yang ada atau sebanyak 4.248.
"Kekurangannya memang masih banyak. Namun pembukaan PTPS ini hingga tanggal 15 Oktober. Jika masih kurang, kami akan lakukan perpanjangan pendaftaran untuk Pengawas TPS yang masih kurang," terangnya kepada KRJOGJA.com, akhir pekan lalu.
Dari data Bawaslu Sleman, pendaftar paling sedikit ada di Moyudan sebanyak 4 pendaftar. Sedangkan di Pakem baru ada 15 pendaftar. Menurut Vici, sulitnya mencari PTPS ini salah satu faktornya karena sebagian masyarakat tidak berkenan dilakukan uji rapid test. Padahal melakukan uji rapid test menjadi salah satu persyaratan menjadi PTPS.
"Kami tetap melakukan sosialisasi agar bisa sampai ke semua kalangan masyarakat. Jika kuota belum terpenuhi, kami juga akan melakukan perpanjangan pendaftaran PTPS tahap satu hingga 15 Oktober. Dan perpanjangan pendaftaran PTPS tahap kedua hingga tanggal 20 Oktober," beber Vici.
Agar bisa mencapai target kebutuhan PTPS, lanjut Vici, Bawaslu Sleman juga akan mencari calon potensial atau talent hunting. Yakni dengan mendatangi calon pendaftar potensial untuk diajak bergabung.
Disinggung soal besaran honor PTPS, Vici mengungkapkan hal ini tak berpengaruh pada sepinya minat menjadi PTPS. Pasalnya honor yang diberikan sama saat Pemilu 2019 yakni Rp 550.000. "Pengawas TPS kerjanya selama satu bulan. Honor yang diberikan selama masa kerjanya itu. Hal ini tak berpengaruh karena calon pendaftar juga sudah mengetahuinya," tutup Vici.(Aha)
