Kebijakan Transportasi Picu Lonjakan Pasien Covid-19

Photo Author
- Rabu, 20 Mei 2020 | 11:22 WIB

BANTUL, KRJOGJA.com - Larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya penanganan penyebaran virus COVID-19 sepertinya tidak berdampak pada laju penurunan Covid-19 di Indonesia. Hal ini diduga karena pada saat yang hampir bersamaan, pemerintah juga memberi izin moda transportasi untuk beroperasi kembali.

"Peraturan pemerintah tentang diizinkannya transportasi untuk beroperasi kembali memberikan celah bagi masyarakat umum untuk melakukan mudik lebaran. Hal tersebut tentunya dapat memicu terjadinya penularan virus Covid-19 yang dibawa pemudik dari tempat terdampak ke daerahnya masing-masing, sehingga membuat trend kasus positif Covid-19 di Indonesia gagal melambat bahkan cendrung mengalami kenaikan,"urai pakar Epidemiologi yang juga Rektor Universitas Alma Ata (UAA), Prof. dr. Hamam Hadi, MS., ScD., Sp.GK, Rabu (20/5).

Ditambahkannya, kasus Covid-19 di Indonesia per 11 Mei sudah mengalami perlambatan yang signifikan. Namun, hingga 18 Mei, perlambatan tersebut menjadi stagnan dan cendrung meningkat. Menurutnya, kembali naiknya kasus positif di Indonesia merupakan dampak dari dikeluarkannya izin transportasi umum oleh pemerintah.

“Secara langsung atau tidak langsung, itu mempengaruhi laju dari Covid-19” tuturnya.

Direktur Direktur Alma Ata Center for Global Health (AACGH) ini menuturkan, kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia belum konsisten dan juga tidak melewati satu pintu dalam menyampaikannya kepada masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat tidak tepat dalam menerima informasi dan cenderung dapat membuat persepsi sendiri.

Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih tegas dalam memberikan pesan kepada masyarakat agar masyarakat tidak menjadi salah arah dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. “Pesan itu harus jelas dan tegas supaya tidak multi interpertasi dan tidak di Interpertasikan dengan salah oleh orang banyak yang tingkat pengetahuannya tidak sama dan apalagi yang tidak paham epidemilogi” ucapnya.

Hamam juga menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat saat ini tidak benar-benar terarahkan dengan bukti yang ilmiah. (Aje)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: tomi

Tags

Rekomendasi

Terkini

KRISNA, Ruang Apresiasi Kerja Kolektif Civitas Akademika

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:15 WIB

Olah Limbah Tanpa Bau, SPPG Playen Gunakan Bioteknologi

Minggu, 21 Desember 2025 | 15:50 WIB
X