BANTUL, KRJOGJA.com - Masa pandemi Covid-19, dipastikan membuat angka kemiskinan naik drastis. Untuk itu, Komisi B DPRD Kabupaten Bantul mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memberikan support modal atau bantuan bagi warga terdampak dengan data secara by name.
"Kami sudah berkomunikasi dengan Bagian Perekonomian dan Dinas Perdagangan. Kami minta mereka melakukan pendataan terkait warga Bantul terdampak utamanya pelaku usaha kecil dan warga miskin. Kami mengusulkan ada suport atau bantuan stimulan modal bagi pelaku usaha lemah serta bahan pokok bagi warga miskin. Bahan pokok ini bisa berupa sembako yang disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita,"jelas Ketua Komisi B DPRD Bantul, Aryunardi, Kamis (16/4/2020).
Ditambahkam Aryunardi, struktur APBD dipastikan dilakukan perombakan. Adapun pada masa pandemi Covid-19 ini, beberapa alokasi seperti belanja modal infrastruktur dan belanja barang jasa yang tidak berhubungan secara langsung pada penanganan Covid-19 ditangguhkan sementara waktu.
"Pantauan kami di beberapa pasar tradisional, omzet pedagang juga menurun drastis," tambahnya.
Selain itu, angka pengangguran akibat pandemi Covid-19 juga semakin tinggi. Data Pemkab Bantul menunjukkan trend terus naik. Sebelumnya sekitar 7.000 karyawan yang dirumahlan, data terakhir bertambah menjadi sekitar 8.000 karyawan di Bantul terpaksa dirumahkan. Rata-rata karyawan tersebut merupakan karyawan perusahaan yang bergerak dalam bidang garment. Mereka dirumahkan karena produksi perusahaan juga sementara terhenti.
Ia menuturkan sektor garmen paling banyak terdampak. Selain produksi terhenti, bayan baku produksi industri garmen yang kebanyakan diimpor juga menjadi kendala. (Aje)
