SLEMAN, KRJOGJA.com - Belum usai penanganan wabah virus Corona di Indonesia, kini masyarakat dikagetkan dengan wacana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly yang akan membebaskan narapidana (napi) kasus korupsi untuk mengurangi kapasitas penjara yang dinilai sudah melebihi batas.
Namun kemudian, Presiden Joko Widodo serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menampik wacana itu. Jokowi menegaskan napi yang akan dibebaskan bukan napi kasus korupsi. Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman juga sempat diralat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno berkaitan dengan himbauan agar masyarakat tidak mudik.
“Kasus-kasus diatas menunjukkan carut-marutnya komunikasi kabinet Jokowi. Pemerintah sebaiknya menggunakan pendekatan kebijakan komunikasi, satu pintu, satu arti dan satu makna, apalagi pada masa krisis seperti ini,†ungkap Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Yogyakarta (UPNVY), Senja Yustitia MSi kepada KRJOGJA.com, Senin (6/4/2020).
Ia menjelaskan, komunikasi yang sengkarut bisa menurunkan kredibilitas pemerintah sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. “Bagaimana bisa mendorong masyarakat untuk bersatu padu kalau kebijakan komunikasinya berbeda? Jangan membuang energi untuk meluruskan komentar, klarifikasi dan sebagainya. Fokuskan energi untuk mencari solusi pandemi,†tambahnya.
Dicontohkan Senja, kasus lain yang terjadi akibat komunikasi publik menteri yang kurang baik adalah adanya lockdown mandiri di setiap daerah. “Coba lihat saja, pemerintah pusat bilang tidak ada lockdown, tetapi RT RW sudah menutup jalan masing-masing. Ini ironi dan bisa terjadi karena rendahnya kepercayaan. Usaha yang dilakukan masyarakat ya semata-mata untuk menolong sesama karena memang pemerintah tidak hadir,†katanya.
“Bukti yang paling mudah terlihat adalah keluhan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang menilai tidak adanya satu informasi yang baku dari pusat. Ini juga mencakup masalah kepemimpinan yang lemah,†tandasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Erwan Agus Purwanto dalam diskusi daring ‘Dinamika Kebijakan Krisis Covid-19’ beberapa waktu lalu. Ia menyebutkan, pemerintah memberi pesan kebijakan yang kurang jelas kepada masyarakat terkait Covid-19.
Dari pengamatan Erwan, pesan pemerintah saat itu lebih mengarahkan agar masyarakat tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa waktu itu. Di saat yang sama ada ketidaksinkronan antara komunikator dan pesan yang disampaikan.
Misalnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang justru menyampaikan suatu pesan di luar kewenangannya, misal menghimbau masyarakat untuk berdoa saja. “Implikasinya, masyarakat jadi bingung harus serius menanggapi Covid-19 atau tenang-tenang saja,†ujarnya yang juga Guru Besar Kebijakan Publik UGM itu.
Selain itu, Erwan menilai tidak ada komunikasi dan penyampaian pesan yang sinergi antar aktor di berbagai level pemerintahan. Kabinet baru dibentuk selama beberapa bulan. Di saat yang sama ada survei yang berusaha menilai kinerja setiap kementerian.
Hal ini menjadi semacam isyarat bahwa, setiap kementerian sedang sibuk mengejar prestasinya sendiri-sendiri, sehingga belum muncul feeling untuk bekerja sama di situasi seperti ini.
Sementara, Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Dr Ambar Widaningrum MA menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, juga masing-masing kementerian. Dengan begitu, kebijakan apapun yang dilakukan bisa sinergi dan komprehensif. (R-1)
