KULONPROGO, KRJOGJA.com - Kehadiran Yogyakarta International Airport (YIA) dan pesatnya perkembangan pembangunan di Kulonprogo saat ini menjadi indikasi kabupaten ini ke depan akan menjelma sebagai daerah yang maju dengan segala potensinya.
Demi terciptanya keadilan dan pemerataan pembangunan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat, jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kulonprogo sepemahaman penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten ini ada keseimbangan.
"Sehingga tidak ada pihak yang lebih dominan dalam menentukan dan mengambil kebijakan," kata Ketua DPC PKB Kulonprogo KH Sihabudin SAg usai pertemuan dengan Ketua DPC Partai Gerindra setempat L Yok Mulyono, Tebebuya, Wates, Kamis (23/6/2022).
Hadir dalam pertemuan tersebut, Sekretaris DPC PKB Kulonprogo Fitroh Nurwijoyo Legowo, Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB Kulonprogo yang juga Wakil Ketua DPW PKB DIY, Soleh Wibowo SAg dan Sekretaris DPC Partai Gerindra setempat Adi Sutrisno.
Agar ada keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dimaksud, maka perlu langkah-langkah strategis yang harus diambil pengurus kedua partai tersebut sehingga bisa menempatkan pengurus maupun kader-kader terbaik mereka di lembaga Legislatif maupun Eksekutif.
"Ajangnya tentu di Pileg dan Pilkada 2024. Dalam pemilu nanti pasti kami sama-sama punya target perolehan suara sebanyak-banyaknya, sehingga bisa menempatkan kader partai menduduki kursi DPRD Kulonprogo maupun DPRD DIY lebih banyak dari sekarang," ungkap Sihabudin.
Sihabudin tidak menampik tentang kemungkinan dua partai tersebut berkoalisi mengajukan bakal calon (balon) bupati dan wabup pada Pilkada 2024 nanti.
"Pertemuan tadi malam masih sebatas diskusi seputar penyelenggaran pemerintahan idealnya ada keseimbangan, sehingga tidak didominasi oleh partai tertentu. Tentang kemungkinan berkoalisi bisa saja terjadi dan semuanya tergantung perkembangan komunikasi politik yang kami bangun," ujarnya.
Ketua DPC Gerindra Kulonprogo, Yok Mulyono menegaskan pihaknya sepakat penyelenggaraan pemerintahan di sebuah daerah memang harus ada keseimbangan.
"Karena kalau didominasi oleh satu partai maka penyelenggaraan pemerintahan menjadi 'tidak sehat'," tegasnya menambahkan kehadiran Pengurus DPC Gerindra dalam pertemuan tersebut memenuhi undangan Pengurus PKB.
Sektretaris DPC PKB setempat, Fitroh NL mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindaklanjut atas instruksi DPP PKB yang mewajibkan Pengurus PKB di tingkat daerah untuk membangun komunikasi politik intensif dengan jajaran Pengurus Partai Gerindra terutama kaitannya membangun koalisi dalam Pemilu 2024 mendatang.
"Kami sebagai pengurus partai di daerah tentu harus tunduk dan patuh pada apa yang telah menjadi keputusan DPP PKB. Termasuk pertemuan dengan teman-teman Pengurus DPC Gerindra ini merupakan bagian dari kepatuhan kami terhadap instruksi DPP," tegas Fitroh. (Rul)