KULONPROGO, KRJOGJA.com - Penjabat Sementara (Pj) Bupati Kulonprogo pasca berakhirnya masa jabatan Bupati - Wabup, Drs Sutedjo-Fajar Gegana pada 22 Mei 2022 mendatang, diharapkan bisa 'berlari kencang' dan lebih fokus dalam melanjutkan program yang sudah berjalan dan belum terealisasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Fajar Gegana. Â "Kami berharap, Pj Bupati nanti lebih leluasa mengawal kebijakan, karena tidak ada intervensi dominan secara politis demi terealisasinya program-program pembangunan yang sudah dicanangkan," kata Fajar Gegana di ruang kerjanya, Selasa (10/5/2022).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 baik provinsi atau kabupaten ungkap wabup, sesungguhnya RPJMD masa transisi.
Artinya  tidak ada visi misi pimpinan dareah yang ekslusif, hanya sebatas penyesuaian saja. Meski demikian di sisa masa baktinya, Fajar Gegana mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) hendaknya melaksanakan dan mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.
"Menyesaikan dan melajutkan apa yang sudah berjalan dan belum slesai, sesuaikan dengan provinsi. Kulonprogo tidak mungkin sendiri, butuh perhatian Pemda DIY dalam melakukan percepatan. Program-program yang sifatnya linier sudah tidak relevan bisa dicermati. Berinovasi itu penting, kendati tidak selalu berhasil, tapi harus kita mulai dan segera  dilakukan sehingga daerah kita tidak ketinggalan," ujarnya.
Pihaknya mengimbau para pengambil kebijakan mengurangi rapat-rapat yang bersifat linear membahas itu-itu saja. Pembahasaan harus fokus ke program prioritas.
Harus disesuaikan dengan segala keterbatasan anggaran keuangan daerah. Apa yang menjadi prioritas Pemda DIY ikuti dan sesuaikan. Terkait program pusat, seperti rencana tol, KSPN Borbudur harus tetap ditangkap.
"Kulonprogo sebetulnya mengejar ketertinggalan, dengan hadirnya bandara, pelabuhan Tanjung Adikarto maka Kulonprogo dengan segala kesiapan belum tentu siap, tapi mau tidak mau harus mengejar, tidak bisa hanya menunggu, karena menunggu, masalah akan semakin menumpuk," jelas Fajar.
Ditambahkan, dari sisi regulasi dan sistem birokrasi sebagian belum fokus terhadap perubahan, sisi mayarakatnya juga kadang masih kaget juga ada perubahan.
"Sementara kekuatan baru tentu akan muncul, ketika eks-patriat masuk, hal-hal dari segi sosial dan SDM perlu dikawal. Contohnya Temon, multi player effect Yogyakarta International Airport secara negatif juga berdampak sosial yang tidak tercover. SDM juga tidak tercover maksimal, sehingga masih terjadi ketimpangan. Eks-patriat tentu lebih siap, warga lokal jadi penonton bisa jadi bukan hanya isu isapan jempol. Hal-hal seperti itu yang perlu diterjemahkan dan dikawal Pj dan OPD terkait. Intinya Kulonprogo harus fokus mengejar ketinggalan, segala sesuatu sudah disiapkan," katanya.
Tentang sembilan dari 12 Prioritas Pembangunan DIY ada di Kulonprogo, Fajar mengungkapkan, salah satu yang sudah berjalan yakni RSUD, penambahan alat kesehatan (alkes) dan SDM sudah diajukan. Tidak hanya RSUD Wates tapi juga RSUD Nyi Ageng Serang di Sentolo.
"Mudah-mudahan disetujui dan bisa melengkapi, sebab bangunan sarana prasarana tanpa alkes dan SDM juga tidak bisa jalan, tidak bisa dioperasikan," tuturnya.
Sebelumnya Bupati Drs Sutedjo menjelaskan, sembilan Prioritas Pembangunan DIY di Kabupaten Kulonprogo yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 pembangunan berbasis kawasan.
Rinciannya, pengembangan kawasan aerotropolis, pembangunan akses jalan Temon-Borobudur, pembangunan rumah sakit internasional (RSUD Wates), pengembangan kaasan perbukitan menoreh.