SLEMAN, KRJOGJA.com - KMS Fisipol UGM bersama Komunitas Kretek menggelar bedah buku Nicotine War karya Wanda Hamilton, Sabtu (5/3/2022). Buku tersebut dinilai bukan hanya sebagai buku perang melainkan politik pengetahuan.
Buku tersebut membedah dan mengungkap dengan gamblang bagaimana politik dagang farmasi dalam berbisnis nikotin. Seperti disampaikan Sosiolog UGM, AB Widyanta yang menyebut bahwa Nicotiana Tobacum L, telah menjadi arena pertarungan kuasa yang akan senantiasa mengkonsolidasikan berbagai strategi yang kompleks melalui perlengkapan, manuver, teknik dan mekanisme tertentu.
“Ada relasi kuasa pengetahuan dalam hal ini. Ada pertarungan politik yang keras. Kita wajib menjaga agar kebenaran tidak dikorbankan, menjaga kedaulatan bangsa dan negara, termasuk kedaulatan hukum,†ungkap AB.
Koordinator Nasional Komunitas Kretek (2010-2016), Abhisam Demosa menambahkan bahwa sebenarnya perusahaan farmasi ingin merebut dan mematenkan nikotin tetapi tidak bisa. Akhirnya, perusahaan-perusahaan memproduksi Nicotine Replacement Therapy (NRT).
“Karena nikotin itu alami dia tidak bisa dipatenkan, jadi mereka membuat senyawa mirip nikotin. Ini membawa dampak pada Indonesia karena kita punya kretek,†terang dia.
Menurut Abhisam, kretek sejak dulu telah digerogoti oleh pihak asing, padahal kretek adalah kedaulatan bangsa Indonesia, 90 persen produksinya dari dalam negeri dan diproduksi oleh masyarakat negeri sendiri. Akar kebudayaan kretek dinilai sangat kuat mengakar di masyarakat sampai kini.
Sementara, salah satu pembicara yang juga arsiparis muda, Muhidin M Dahlan mengkategorikan Nicotine War sebagai buku perang. Menurutnya, semula merokok adalah aktivitas normal, namun seiring waktu diubah menjadi pembinasaan manusia, penyebab kemiskinan dan memperluas pengangguran.
Nicotine War, dinilai pula sebagai buku yang sarat akan kepentingan ekonomi dan politik. Hal itu terlihat bagaimana nikotin ingin direbut kemudian dipatenkan, yang sayangnya hal tersebut tidak bisa dilakukan.
“Kampanye perang terhadap rokok berdampak serius terhadap regulasi dan penyempitan ruang Industri Hasil Tembakau. Hal ini terbukti, bagaimana peraturan-peraturan yang eksesif yang diterbitkan oleh pemangku kebijakan syarat akan kepentingan,†tandas dia. (Fxh)