PIYUNGAN, KRJogja.com- Penolakan masyarakat terhadap rencana pemerintah DIY meluaskan area Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan makin keras. Bahkan Senin (5/7/2021) pagi, warga masang spanduk bertuliskan penolakan di pertigaan menuju TPST Piyungan. Sementara jajaran Polres Bantul Polda DIY memberikan himbauan kepada warga untuk tidak melakukan aksi yang menimbulkan kerumunan.
"Harapkan masyarakat jelas, pertama cabut tentang perluasan atau cabut luasan tanah untuk TPST disisi barat. Silahkan jika mau meluaskan ke sisi timur disana masih ada 1,9 hektare," ujar Koordinator warga, Sobirin.
Menurutnya, jika perluasan ke timur lebih mudah untuk menanggulangi masalah limbahnya. Ketika perluasan dari barat dampaknya sangat besar,  salah satunya soal lingkungan."Berilah kesempatan agar kami masih bisa menghirup udara yang segar," jelas Sobirin.
Pada saat sisi barat dibebaskan untuk perluasan TPST otomatis warga paling merasakan dampaknya. Sobirin mengatakan, sebenarnya warga telah berupaya melalui jalur prosedur. Termasuk audiensi ke DPRD DIY, ke bupati Bantul, wakil bupati Bantul. Warga juga menghadirkan dari komisi V DPR RI H Sukamto. Karena kebutuhan lahan bisa mencapai  6 sampai 7 hektare.  Bahkan jika kedepannya untuk pabrik pemrosesan sampah tanah  punya SHM juga tidak berkenan.
Anggota Komisi C DPRD DIY, H Amir Syarifuddin mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi bagi masyarakat yang menolak terkait dengan perluasan TPST Piyungan. Politisi PKS tersebut mempersilakan warga untuk menyalurkan aspirasinya disalurkan lewat Komisi C DPRD DIY. Oleh karena itu mesti ada yang dikoreksi bareng bareng.
Sekarang ini kondisi TPST sudah sangat overload.  Sehingga harus ada solusi terkait persoalan itu. Apakah masih menggunakan TPST lama atau pindah ke lokasi baru. "Soal TPST pemerintah DIY harus memperhatikan, ini persoalan yang sangat serius," ujar Amir.