SLEMAN, KRJOGJA.com - Setelah dilantik, DPRD Kabupaten Sleman meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa untuk segera menangani dampak Covid-19. Terutama penanganan ekonomi dan dampak sosialnya.
Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta mengatakan, setelah dilantik itu bupati dan wabup harus segera tancap gas. Salah satu yang perlu dilakukan adalah penanganan dampak Covid-19 yang sudah melanda sekitar satu tahun ini.
"Bupati dan wabup harus langsung kerja. Utamanya penanganan ekonomi, dampak sosial dan kesehatan akibat pandemi Covid-19," katanya kepada KRJOGJA.com, akhir pekan lalu.
Menurut Haris, sesuai jadwal Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sleman, Senin (1/3/2021) akan ada serah terima jabatan dari Plh ke Bupati dan Wabup. Kemudian siang harinya Bupati dan Wabup Sleman menyampaikan visi dan misi di hadapan anggota dewan dalam rapat paripurna.
"Baru pada Senin kami akan mendengarkan visi dan misi Bupati-Wabup. Kami berharap, visi dan misi itu dapat dilaksanakan oleh Bupati dan Wabup selama menjabat," pintanya.
Sedangkan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sleman Gustan Ganda meminta kepada Bupati segera berkoordinasi dengan Tim Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Sleman. Utamanya pelaksanaan vaksinasi dan pengungkit perekonomian di Sleman.
"Sebagai partai pengusung, kami tidak ada program 100 hari kerja terhadap Bupati dan Wabup terlantik. Tapi harus segera mengimplementasikan program kerja yang telah disusun. Karena sekarang ini masih pandemi, penanganan Covid dan dampaknya harus ditangani dengan baik," ujar Ganda.
Sedangkan untuk Wabup, Ganda meminta segara mungkin melakukan pemutakhiran data warga miskin di Sleman. Mengingat sejak 2015, belum ada pemutakhiran data warga miskin. "Khusus Wabup, kami minta melakukan pemutakhiran data. Soalnya itu cukup penting dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Sleman," pungkasnya. (Sni)