Krjogja.com - Jakarta - Pemerintah RI memutuskan akan fokus menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen di tahun 2024 mendatang. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, masyarakat kelompok ekstrem ini rata-rata tidak berpendidikan, tidak memiliki pekerjaan atau penyandang disabilitas.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengungkapkan hampir semua kementerian/lembaga memiliki program yang sama untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Caranya dengan mengarahkan mereka untuk menjadi pengusaha.
Menurut Teten, cara ini kurang tepat. Sebaliknya, solusi yang dibuat pemerintah menciptakan lapangan kerja yang bisa menampung kelompok masyarakat miskin ekstrem.
“Seharusnya kita menciptakan lapangan kerja,” katanya.
UMKM Naik Kelas
Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan menaikkan kelas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sebab para pelaku UMKM ini bisa membuka lapangan kerja dengan merekrut masyarakat kelompok ini.
“Makanya kalau ada UMKM yang bisa naik kelas buat bisa serap tenaga kerja, dengan begitu bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat miskin ekstrim,” kata dia.
[crosslink_1]
Presiden Joko Widodo (Jokowi) target menghapus angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen saat masa tugasnya berakhir pada 2024. Hal itu diutarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah mengikuti rapat terbatas bersama Jokowi, Senin (20/2/2023).
Dalam Ratas tersebut, Sri Mulyani mengutarakan, Jokowi mengarahkan jajarannya untuk fokus dalam program jangka sangat pendek hingga tahun terakhir masa kabinetnya di tahun depan.
Adapun program pertama yang jadi komitmen Jokowi di 2024, yakni memberantas angka kemiskinan ekstrem yang menurut data terakhir berada di kisaran 2,04 persen.
Sri Mulyani menyebut, pemerintah bakal mengalokasikan fokus anggaran untuk menunaikan misi tersebut pada 2023 dan 2024.
"Penurunan kemiskinan ekstrem akan diupayakan pada tahun 2024. Ini berarti, keseluruhan total kemiskinan akan menurun, juga kebutuhan pendanaannya akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan," kata Sri Mulyani.