“Secara sosial, orang DIY itu mempunyai karakteristik tersendiri dan kental akan budaya maupun tradisinya. Bantuan- bantuan juga harus tepat sasaran, tepat tempatnya, tepat waktunya dan tepat bentuknya serta perlu adanya pendampingan,” tambah Perwakilan BRIN DIY Bakti Wibawa.
Wakil Ketua Umum Kadin DIY Wawan Harmawan mengaku pihaknya siap mendukung berbagai program pengentasan kemiskinan di DIY termasuk mendukung reformasi kalurahan. Program pengentasan kemiskinan ini harus digarap bersama-sama dengan data yang valid dari BPS maka bukan mustahil kemiskinan bisa ditekan.
“OJK masih menerapkan kebijakan stimulus bagi industri karya dan UMKM di DIY. Kami juga mempunyai program pemberdayaan masyarakat bersama perbankan antara lain kredit melawan rentenir, membangun literasi keuangan masyarakat desa melalui aliansi strategis pada 2023. Kami siap mendukung program-program pengentasan kemiskinan di DIY,” imbuh Kepala Pengawasan Bank OJK DIY Kurnia Febra.
Menurut Koordinator Bidang Riset ISEI Cabang DIY Murti Lestari , meskipun kemiskinan masih jadi PR tetapi DIY mempunyai sistem sosial yang baik sehingga terjadi anomali. Beberapa program pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi apakah tepat sasaran. Kemiskinan multidimensi ini tidak bisa diatasi dengan one way programme.
“Yang perlu diperhatikan adalah program tersebut bisa mengangkat kelompok yang berada dibawah garis kemiskinan. Jika melihat kemiskinan multidimensional, ternyata tidak hanya melihat dari sisi moneter tetapi juga dari sisi kesehatan dan pendidikan. Selain itu, masyarakat rentan dan anak-anak juga perlu diperhatikan,” jelas Wakil Ketua ISEI Cabang DIY Rudy Badrudin. (Ira)
