Meski begitu, Arif tetap mendorong agar lebih banyak kolaborasi dan kerjasama yang dapat mendorong praktik dari agenda ekonomi hijau.
"Karena, hal itu tidak hanya akan memberikan pemulihan ekonomi dan lapangan pekerjaan, ekonomi hijau akan membantu memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah menjadi fokus kami," kata SeskemenKopUKM.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengawas Yayasan WWF Indonesia Alexander Rusli mengatakan bahwa melalui penandatanganan MoU ini akan dilakukan pilot project bersama.
Selain itu, diharapkan Yayasan WWF Indonesia dapat berkolaborasi melakukan pendampingan pada UKM untuk meningkatkan kualitas produk usaha dalam menghasilkan produk inovatif namun juga ramah lingkungan.
WWF Indonesia mencatat, ada sekitar 75% kebocoran dari sumber berbasis lahan diperkirakan berasal dari sampah yang tidak terkumpul (Ocean Conservancy, 2017).
"Dibutuhkan solusi yang dapat mengurangi dampak kolektif yang disebabkan limbah plastik yang dihasilkan masyarakat, yang dapat menjadi ancaman global bagi bumi," kata Alexander.
Menurut Alexander, sebagai alternatif dari ekonomi linier tradisional, ekonomi sirkular mengutamakan penggunaan sumber daya, sampah, emisi, dan energi terbuang secara minimal.
Hal ini dicapai melalui penutupan siklus produksi-konsumsi dengan memperpanjang umur produk, inovasi desain, pemeliharaan, penggunaan kembali, remanufaktur, daur ulang ke produk semula (recycling), dan daur ulang menjadi produk lain (upcycling).
Lebih dari itu, KemenKopUKM pun telah menegaskan komitmen kebijakannya untuk membawa koperasi dan UKM naik kelas.
KemenkopUKM juga bisa meningkatkan posisi dan peran UMKM untuk mengakses pasar nasional maupun internasional dengan tetap terus memperkuat penerapan standar usaha dan standar produk yang hijau, arif secara sosial dan lingkungan hidup, serta berkelanjutan.
"Komitmen tersebut selaras dengan tujuan-tujuan program Yayasan WWF Indonesia saat ini," kata Alexander. (*)
