BALI, KRJOGJA.com - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menggandeng berbagai pihak mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan daerah, hingga masyarakat dalam mewujudkan program prioritas Koperasi dan UKM sebagai upaya mendorong kebangkitan ekonomi nasional.
Ia menegaskan, saat ini sekitar 70 persen program pendorong pemulihan ekonomi nasional berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM). Sehingga kerja sama dan sinergi stakeholders perlu dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat.
“Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet sering menegaskan, bahwa yang ada itu program kabinet bukan program kementerian. Saya juga meminta, program ini bukan hanya program kedeputian, tetapi program kementerian. Bersama-sama kita membangun spirit baru mewujudkan program prioritas ini,†kata MenKopUKM Teten Masduki dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Bali, Senin (20/6/2022).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim, Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah, Deputi Bidang Usaha Mikro Eddy Satria, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Hanung Harimba Rachman, dan Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi.
Selain itu, Anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta, Gubernur Bali yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Agustina Murbaningsih, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan Halimah Pujihastuti, Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Dading Gunadi, Para Pejabat Eselon I dan II, Staf Khusus Menteri dan Jajaran Direksi Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, serta Para Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM.
Menteri Teten melanjutkan, KemenKopUKM harus membangun spirit baru serta mencari ide alternatif baru terkait akses pembiayaan dan pasar.
“Kita harus berhenti bekerja hanya sekadar formalitas. Pola pikir ini perlu diubah. Mulai punya semangat membangun ekonomi berbasis kerakyatan. Di mana hal ini menjadi landasan kerja kita. Jadi jangan hanya bekerja pada tataran penyerapan anggaran saja. Kita harus ubah itu. Komitmen bekerja secara penuh,†katanya.
KemenKopUKM memiliki 6 program prioritas yaitu, Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM, Major Project: Pengelolaan Terpadu UMKM, Implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Redesign: PLUT-KUMKM/The New PLUT sebagai Center of Excellence, Koperasi Modern melalui Korporatisasi Pangan (Petani dan Nelayan), dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Lebih jauh MenKopUKM mengatakan, pihaknya ingin memastikan 6 agenda tersebut bisa dijalankan lewat sinergi kedeputian dan Pemerintah Daerah.
Agenda besarnya adalah, bagaimana meningkatkan produktivitas, serta kualitas produk UMKM, sehingga bagaimana semua itu mendorong terwujudnya target kewirausahaan.
“Saya ingin sampaikan, sinergi program ini sangat penting. Menyelaraskan produktivitas KUMKM dan menambah wirausaha baru untuk naik kelas,†katanya.
Diakui Menteri Teten, selama ini pihaknya masih kesulitan menyusun program yang lebih presisi, lantaran belum memiliki data yang kuat. Di mana kementerian hanya melihat data statistik UMKM yang sekarang. Kembali kata Teten, perlunya dilakukan sinergitas.
