Berdasarkan survei, pemakaian transaksi digital meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sampai 11,1 persen. Selain itu, KPK memasukkan kriteria digital transaksi pemerintah daerah pada pemeriksaan transaransi keuangan.
Lebih lanjut dikatakan, segala transaksi keuangan pemerintah daerah diimbau nontunai. Termasuk pemberian bantuan sosial.
"Bansos didorong nontunai. Data transaksi keuangan jelas. Realisasi juga lebih tinggi," katanya.
BI mengapresiasi pemerintah daerah dan komunitas sektor riil yang menerapkan digital transaksi. Di Kabupaten Karanganyar, indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (IETPD) padatriwulan II 2021 menjadi 88,5 persen dan menempati peringkat 16 dari 508 Kota/Kabupaten se-Indonesia.
Nilai tersebut masuk Tahap Daerah Digital. Capaian ETPD di Karanganyar seperti pembayaran pajak daerah melalui aplikasi SIPP Pakde, e retribusi di Pasar Nglano dan Pasar Matesih, e ticketing di Candi Sukuh dan Candi Ceto, e KiR Si Banter dan pembayaran pajak kendaraan bermotor e Samsat Sakpole.
 “Digitalisasi mengarah kepada optimalisasi pendapatan, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Selama ini sudah kita lakukan dengan aplikasi yang arahnya ke e-pajak dan e-retribusi, e-tiket, serta QRIS di Pasar Ngalo dan Pasar Matesih,†ujar Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, Kurniadi Maulato. (Lim)
