KRjogja.com - YOGYA - Proporsi kelas menengah secara nasional terlihat dari data yang menunjukkan penurunan sebesar 21,5 persen pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024, sementara kelas rentan mengalami peningkatan. Tren 'turun kelas' serupa pun terjadi di DIY, di mana survei konsumen menunjukkan penurunan konsumsi yang terjadi pada kelompok pakaian, transportasi, perumahan dan penginapan.
Fenomena tersebut diperkuat data konsumsi barang tahan lama yang menunjukkan adanya ten penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pola penurunan ini, perlu diwaspadai dampak lebih lanjut terhadap daya beli masyarakat yang terus loyo alias melemah , khususnya ditengah tantangan ekonomi saat ini.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY Ibrahim dalam diskusi bertema "Menangkap Fenomena Penurunan Masyarakat Kelas Menengah & Dampaknya Terhadap Ekonomi DIY" kerjasama BI DIY, OJK DIY, KADIN DIY, ISEI DIY dan SKH Kedaulatan Rakyat di Restoran Six Sense Yogyakarta, Selasa (10/9/2024).
Hadir para penanggap aktif yaitu Eko Yunianto (OJK DIY), Didi Achjari dan Y Sri Susilo (ISEI), Robby Kusumaharta dan Tim Apriyanto (KADIN DIY), Dian Ariani (Perbankan), Amirullah SH (Akademisi), Bogat Agus Riyono dan Budiharto S (Pengusaha) serta Bambang P Hadi (MES DIY).
"Kelas menengah adalah kelas sandwich, subsidi banyak diberikan ke kelas bawah dan atas sehingga kelas menengah kurang perhatian. Terkait konsentrasi kelas menengah ini, produktivitas tenaga kerja karena permintaan produk yang selama ini diminta berkurang maka penjualan produk ikut turun. Tak terkecuali industri yang terkait juga menurun dan terjadi shifting pendapatan atau konsumsi yang biasa-biasa saja," tutur Ibrahim.
Ibrahim mengungkap apabila kondisi tersebut dibiasakan maka multiplayer ekonominya tidak sebesar apabila kelas menengah itu besar sehingga muncul kekhawatiran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan insentif kedepannya terkait dampak penurunan kelas menengah seperti kebijakan fiskal. Semisal di DIY, mendorong rasio belanja modal bisa dimaksimalkan lebih besar. Sehingga perlu strategi meskipun kedepannya pendapatan tidak bisa optimal tetapi setidaknya ada alokasi belanja yang lebih produktif dan memberikan multiplayer effect lebih besar.
Senada, Kepala OJK DIY Eko Yunianto mengakui memang terjadi fenomena penurunan kelas menengah menjadi calon kelas menengah ke bawah di DIY yang dapat dilihat dari konsumsi per kapitanya. Jika kelompok ini turun kelas karena untuk pergerakan ekonomi sendiri di drive konsumsi maka.sangat berpengaruh terhadap perekonomian.
"Ada indikasi kelas menengah ini banyak yang menarik dana tabungan atau makan tabungan alias mantab tetapi dari data kinerja perbankan di DIY, DPK justru tumbuh 7,12 persen per Juni 2024. Artinya masyarakat DIY itu memang masih banyak yang menyimpan dananya di perbankan. LDR memang masih 64,7 persen alias masih sangat lebar untuk perbankan bisa melakukan ekspansi kredit karena masih ada 30 persen dana yang bisa disalurkan dalam bentuk pembiayaan," jelas Eko.
Eko menyatakan OJK juga telah melakukan survei nasional optimisme dari perbankan dengan sampel 93 bank besar 90,78 persen dari total aset bank terkait orientasi bisnis perbankan untuk triwulan III 2024. Hasilnya perbankan masih optimis terkait kinerja perbankan sampai triwulan III 2024. Artinya dari sisi perbankan memang optimis untuk menatap perkembangan sampai triwulan III 2024.
"Bagi perbankan, salah satu indikator yg terlihat adalah meningkatnya NPL terutama portofolio yg tersisa dari dampak pandemi karena program restrukturisasi kredit telah selesai masa berlakunya. Selain tetap harus menyelesaikan kredit-kredit bermasalah, bank perlu mengatur portofolio kredit yang sehat," kata Direktur Kepatuhan Bank BPD DIY Dian Ariani.
Menurut Dian, dalam kondisi ini perbankan memiliki beberapa peran seperti mendorong pengusaha berinvestasi dalam rangka meningkatkan lapangan kerja baru terutama pada sektor-sektor unggulan yang ada di DIY. Selanjutnya mendorong UMKM agar naik kelas dengan memberikan kemudahan akses perbankan, pelatihan capacity building serta mendorong terciptanya kluster dan ekosistem di sektor ekonomi unggulan dengan produk digital. Untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, bank memberikan kredit KKB dengan UM rendah termasuk KKB Listrik dengan UM bersubsidi serta KPR bersubsidi.
Semetara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan Kadin DIY, Robby Kusumaharta menyebut dunia usaha lebih melihat persoalan investasi dan ekspor dibandingkan konsumsi. Dalam hal ini investasi harus terbuka karena jika yang dimaksud golongan menengah adalah rakyat menengah maka ada tolok ukurnya. Tetapi jika dunia usaha skala pengelolaan ada di pusat, sedangkan skala mikro dan kecil itu tugas daerah. Anggota Kadin DIY sendiri masuk skala golongan menengah yang regulasi dan penugasan di pusat.
"Investasi di DIY tidak jalan padahal potensi ada cuma tidak bisa bergerak karena berkaitan dengan beberapa hal salah satunya perizinan padahal perusahaan itu bisa dapat mendorong ekspor. Saya usul OJK dan BI DIY, kita intensifkan komunikasi sektor di DIY yang berkaitan dengan investasi dan ekspor khususnya yang tak jalan. Kadin bisa memfasilitasi dan sedang mempersiapkan untuk mencari pembiayaan alternatif sekaligus mencari format baru mempertajam strategi," terang Robby.
Direktur Utama PT. Saraswanti Indoland Development Bogat Agus Riyono menambahkan pandemi membuat sektor properti lesu alias tidak banyak pengembang yang membangun saat ini. Bahkan para pengembang yang dulu berebut pendanaan bank sekarang justru tidak. Artinya situasi perekonomian saat ini sedang tidak baik -baik saja. Khusus untuk menolong perekonomian DIY, ia mengusulkan penerbangan langsung khususnya internasional ditambah guna mendatangkan wisatawan mancanegara yang selama ini via Bali.
