Krjogja.com - JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memberikan dukungan terbuka kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa atas serangkaian kebijakan dan gebrakan reformasi di sektor keuangan negara. Melalui akun X pribadinya, Mahfud menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Purbaya yang dinilai tegas, efisien, dan berpihak pada rakyat.
“Salut kepada Menkeu Pak Purbaya. Dia tidak membebani rakyat dengan pungutan pajak-pajak baru. Dia sikat korupsi. Dia lakukan efektivitas dan efisiensi di K/L & BUMN. Dia mulai hantam korupsi dan ilegalitas di perpajakan dan kepabeanan. Terus maju, Pak. Bravo,” tulis Mahfud dalam unggahannya, Jumat (26/9/2025). Unggahan tersebut sontak mendapat ribuan tanda suka dan dukungan warganet yang menilai kinerja Purbaya patut diapresiasi.
Pujian Mahfud MD datang di tengah meningkatnya kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan di bawah komando Purbaya. Sejak awal menjabat, Purbaya dikenal berani mengambil keputusan strategis yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta penghematan anggaran di kementerian dan lembaga (K/L). Ia tak segan memangkas program yang tidak efisien, sekaligus memperketat pengawasan belanja agar setiap rupiah uang negara memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
Baca Juga: Siap-siap, Menkeu Purbaya bakal Bangun Kawasan Industri Tembakau di Kudus
Salah satu langkah konkret yang diambil Purbaya adalah mempercepat perputaran dana di sektor perbankan nasional. Pada pertengahan September lalu, ia mengumumkan pencairan dana sebesar Rp200 triliun kepada lima bank milik negara (Himbara) yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendukung pembiayaan sektor riil.
“Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan. Jadi saya pastikan dana yang Rp200 triliun akan masuk ke sistem perbankan hari ini,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (12/9/2025). Dari total dana tersebut, Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing memperoleh Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun. Menurut Purbaya, porsi BSI yang lebih kecil disesuaikan dengan skala bisnisnya, namun tetap diberikan karena menjadi satu-satunya bank yang memiliki akses luas di Provinsi Aceh.
Selain menjaga stabilitas sektor keuangan, Purbaya juga menegaskan kebijakan fiskalnya tidak akan menambah beban rakyat. Ia memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2026. Keputusan ini diambil setelah berdialog langsung dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri). “Satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai tahun 2026? Mereka bilang asal enggak diubah sudah cukup, ya sudah, saya gak ubah,” kata Purbaya.
Langkah tersebut menunjukkan sikap kompromistis namun berpihak pada stabilitas ekonomi nasional. Bahkan, dalam kesempatan yang sama, Purbaya sempat berkelakar bahwa dirinya sempat berpikir menurunkan tarif cukai, namun batal karena pelaku industri justru menginginkan tarif tetap. “Tadi saya mikir mau nurunin, tapi mereka minta cukup segini aja. Jadi, tahun 2026 tarif cukai kita enggak naikin,” ujarnya disambut tawa awak media.
Baca Juga: Penulis Agus Mulyadi Angkat Suara Soal Keputusan Purbaya Tak Naikkan Cukai Rokok
Di sisi lain, Purbaya juga menaruh perhatian besar terhadap kepatuhan pajak. Ia menargetkan 200 penunggak pajak besar yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dengan potensi penerimaan negara mencapai Rp60 triliun. Hingga akhir September 2025, sebanyak 84 wajib pajak telah melunasi kewajiban mereka dengan nilai Rp5,1 triliun. “Masih ada 116 wajib pajak lagi yang belum membayar. Ini akan kita kejar terus sampai akhir tahun, dan mereka tidak bisa lari lagi sekarang,” tegasnya.
Untuk mempercepat penagihan, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan PPATK dalam pertukaran data dan penegakan hukum. Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi tonggak penting dalam menutup celah manipulasi pajak yang selama ini merugikan negara. Langkah tersebut memperkuat citra Kemenkeu sebagai institusi yang berkomitmen menegakkan integritas dan menindak tegas para pelanggar.
Tak hanya itu, Purbaya juga memastikan percepatan penyerapan anggaran negara agar tidak ada dana menganggur di kementerian atau lembaga yang belum optimal dalam realisasi belanja. “Saya sudah sampaikan ke Pak Presiden, bulan depan saya akan beredar di kementerian besar yang serapan anggarannya lemah. Saya kasih waktu sampai akhir Oktober. Kalau mereka enggak bisa belanja, uangnya kita ambil,” ujarnya tegas. Dana yang ditarik, lanjutnya, akan dialihkan ke program yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan arah kepemimpinan Purbaya yang kuat dalam menegakkan disiplin fiskal, memberantas kebocoran, dan menjaga stabilitas ekonomi tanpa membebani rakyat. Tak heran jika Mahfud MD memberikan pujian tinggi kepadanya. Dukungan moral dari tokoh nasional seperti Mahfud semakin memperkuat posisi Purbaya sebagai sosok reformis di tubuh pemerintahan. Publik kini menanti konsistensi langkah sang Menkeu dalam membangun tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat.(*)