Krjogja.com - BALIKPAPAN - Menjaga pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu arah prioritas kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2023 selain penguatan sektor jasa keuangan serta peningkatan layanan dan penguatan kapasitas internal. Untuk itu, pihaknya berupaya mewujudkan Indonesia sebagai pusat investasi syariah dan investasi hijau maupun peningkatkan daya tarik Investasi pasar keuangan Domestik.
"Perlunya dukungan reformasi perekonomian dan program strategis pemerintah sertakan. Selanjutnya perluasan akses keuangan kepada UMKM," ujar Kepala OJK DIY Parjiman dalam Media Gathering OJK DIY bersama Wartawan ke IKN di Balikpapan, Sabtu (27/5).
Parjiman menyampaikan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2023 berada di angka 2,8%. Proyeksi ci negara Advanced Economies berada di angka 1,2% dan negara berkembang turun 0,1% menjadi 3,9%. Selain itu, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 sebesar 5,0%, lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi IMF pada Januari 2023. Pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 0,7% (qtq) atau secara tahunan tumbuh 5,32% (yoy) pada triwulan I 2023 berdasarkan rilis BPS DIY. "Kami di OJK bersama Bank Indonesia maupun lembaga terkait lainnya berkolaborasi bersama guna mewujudkan dan menjaga pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun secara nasional," imbuhnya.
Kepala OJK DIY menjelaskan Pertumbuhan tertinggi menurut pengeluaran dialami Konsumsi LNPRT 6,25%, Pembentukan Modal Tetap Bruto 5,68% dan Konsumsi Rumah Tangga 4,77%. Sedangkan pertumbuhan tertinggi menurut Lapangan Usaha (LU) yaitu Transportasi dan Pergudangan 11,45%, Jasa Keuangan dan Asuransi 10,25 % dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,43%.
" Persentase penduduk miskin DIY 11,49% pada September 2022 yang 0,15% persen dibandingkan Maret 2022. Persentase ini menempati urutan 12 secara Nasional dan posisi pertama di P. Jawa. Persentase penduduk miskin nasional sendiri mencapai 9,57% pada periode yang sama," tandasnya.
Parjiman mengungkapkan capaian pertumbuhan ekonomi seharusnya bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan dalam artian tingkat kemiskinan bisa berkurang. Jika melihat perhitungan pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB ternyata kantong - kantong kemiskinan bukan tempat yang bisa ditumbuhkan atau dikembangkan menjadi PDRB, justru sumbangan dari masyarakat yang tidak tergolong miskin yang menjadi permasalahannya.
"Solusinya dari Pemda DIY dan instansi terkait akan menyasar pedesaan atau kalurahan yang merupakan bagian dari program Pancamulia. Upaya ini diharapakan dapat menekan angka kemiskinan di tingkat pedesaan, khususnya menyasar desa-desa di kawasan selatan seperti Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul.Karena pembangunan di DIY masih berpusat di daerah utara yaitu Sleman dan Kota Yogyakarta, sedangkan selatan agak ketinggalan selama ini," terangnya.
Sedangkan fokus Pemda DIY melalui program Pancamulia ini, dikatakan Parjiman salah satunya adalah memprioritaskan pembangunan di desa. Hal ini merupakan salah satu upaya guna mengurangi persentase angka kemiskinan di DIY terutama menyasar kantong- kantong kemiskinan yang berada di pedesaan. (Ira)
