60 Persen Rumah Tangga Sangat Miskin di Jawa Punya Lansia

Photo Author
- Rabu, 10 Mei 2023 | 10:10 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Krjogja.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berupaya menyusun pendekatan yang lebih terorganisir untuk pengentasan kemiskinan di Tanah Air. Upaya itu ditempuh terutama untuk mencapai target menghilangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 mendatang.


Menkeu mencatat, jumlah penduduk Indonesia dengan kemiskinan ekstrem pada Maret 2022 mencapai sekitar 5,6 juta jiwa (berkurang 220 ribu jiwa dibandingkan Maret 2021). Maka dari itu, diperlukan percepatan untuk mencapai target kemiskinan ekstrem sebesar 0 persen pada akhir tahun 2024.


Dalam acara peluncuran laporan Bank Dunia berjudul Indonesia Poverty Assessment di Jakarta, pada Selasa (9/5), Sri Mulyani membeberkan sederet karakteristik masyarakat miskin di Indonesia.


"Pertama, lebih dari 66 persen rumah tangga sangat miskin dengan kepala keluarga dengan latar pendidikan hanya tamatan SD atau lebih rendah," papar Menkeu.


Selain itu, tercatat 1,8 persen rumah tangga sangat miskin yang memiliki kepala rumah tangga lulusan pendidikan tinggi. Kehadiran balita dan lansia dalam rumah tangga juga mempengaruhi dinamika kemiskinan ekstrim di Indonesia.


"Sekitar 60 persen rumah tangga sangat miskin di Jawa Tengah memiliki lansia, dan 75 persen rumah tangga sangat miskin di Kepulauan Riau memiliki balita," tulis Menkeu.


[crosslink_1]


Adapun paparan Sri Mulyani lainnya yang menunjukkan, 57 persen kepala rumah tangga di rumah tangga yang sangat miskin tidak bekerja serta33 persen bekerja di sektor pertanian, dan sekitar 10 persen bekerja di sektor industri dan lainnya.


Tetapi Menkeu juga mencatat, jika dilihat dari profil kemiskinan, situasi kemiskinan di provinsi-provinsi di Indonesia beragam. Salah satunya di Papua dan Maluku, yang memiliki situasi kemiskinan yang berbeda dengan Jawa, begitu juga di daerah lainnya.


"Jadi saya pikir pendekatannya harus berbeda," ujar Sri Mulyani.


"Di Papua, kita punya banyak kebijakan afirmasi, tapi pelaksanaannya menjadi sangat menantang - tidak hanya dari segi kapasitas, tapi juga karena populasi yang sangat tersebar," bebernya.(*)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Danar W

Tags

Rekomendasi

Terkini

Realisasi APBN Hingga November 2025 Tetap Terjaga

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:15 WIB

BMM Salurkan Bantuan untuk Penyintas Bencana di Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:20 WIB

Layanan Dan Jaringan CIMB Niaga Pada Nataru Ready

Sabtu, 13 Desember 2025 | 18:55 WIB

Mau Spin Off, CIMB Niaga Siapkan Tiga Tahapan Ini

Jumat, 12 Desember 2025 | 07:38 WIB

F30 Strategi Bisnis Baru CIMB Niaga

Kamis, 11 Desember 2025 | 18:52 WIB

Hingga 2025, Ada 146 Bank Telah DIlikuidasi LPS

Sabtu, 6 Desember 2025 | 18:00 WIB

Penyaluran BLT Kesra Sudah Mencapai 75 Persen

Jumat, 5 Desember 2025 | 19:05 WIB
X