Krjogja.com - YOGYA - Kemiskinan di DIY tercatat mencapai 11,49 persen menduduki peringkat ke-12 provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Walaupun mayoritas masyarakat di DIY telah memiliki pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, namun secara statistik kemiskinan DIY dianggap masih tinggi atau provinsi termiskin di Jawa.
"Hal ini disebabkan oleh dua hal yakni, pola konsumsi masyarakat DIY cenderung sederhana, dan metode pengukuran statistik belum sepenuhnya bisa menggambarkan purchasing power parity masyarakat DIY yang sebenarnya," ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Budiharto Setyawan beberapa waktu lalu.
Menurutnya, status DIY menjadi provinsi termiskin di Jawa karena pola konsumsi masyarakat DIY cenderung unik, yang relatif berbeda dibandingkan daerah lain. Mayoritas masyarakat DIY memiliki budaya yang kuat dalam menabung dibandingkan dengan konsumsi.
"Hal ini tercermin dari tingkat simpanan masyarakat di bank yang selalu lebih tinggi dibandingkan tingkat kredit. Secara rata-rata rasio kredit dibandingkan dengan simpanan rumah tangga di DIY dalam 10 tahun terakhir berkisar 66,78% yang berarti masih rendah apabila dibandingkan dengan rasio ideal 80-90%," jelasnya.
Baca Juga: DIY Punya Karakteristik Tersendiri, Kemiskinan Jadi Anomali
Kondisi masyarakat DIY yang unik ini terus menjadi problem secara statistik. Sebab penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, semakin rendah pengeluaran penduduk maka akan semakin dekat dengan kemiskinan.
"Sementara itu, kesenjangan pendapatan yang didekati dengan pengeluaran penduduk lokal dengan penduduk pendatang sangat tinggi. Kesenjangan pengeluaran ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan di DIY menjadi tinggi. Hal tersebut tercermin dari tingkat gini ratio DIY yang mencapai 0,459 (Sep-22) tertinggi se-Indonesia," ujarnya.
Baca Juga: Masih Rentan Krisis, Ekonomi Global Tak Seburuk yang Diramal
Menurutnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DIY, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain, terus menciptakan lapangan kerja baru. Menjaga keberlangsungan proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah, agar dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar/lokal.
"Mengawal optimalisasi penggunaan dana desa, agar memiliki multiplier yang besar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya soal DIY Provinsi termiskin.(*)
