YOGYA, KRJOGJA.com -Penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi harus dilakukan keduanya guna menumbuhkan perekonomian di DIY yang ditengarai masih negatif pada triwulan I 2021. Pertumbuhan ekonomi DIY pun masih perlu didongkrak terutama dari penopang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi konsumsi, disusul investasi, pemerintah lalu ekspor impor di tengah pandemi Covid-19.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY Miyono menyampaikan pertumbuhan ekonomi DIY pada 2020 lalu meskipun sempat mengalami kontraksi cukup dalam akibat dampak pandemi, namun ditutup dengan capaian yang mengarah pada pertumbuhan yang positif. Pihaknya memprediksikan pertumbuhan ekonomi DIY akan mulai pulih artinya tidak negatif mulai triwulan II 2021 mendatang.
" Kuncinya pertumbuhan ekonomi adalah dua-duanya harus dilakukan baik penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2021 secara nasional dimungkinkan sudah positif, namun DIY tampaknya masih negatif. Baru pada triwulan II dan seterusnya mulai tumbuh positif sehingga bisa mencapai di kisaran sekitar 2,0 persen secara tahunan," ujar Miyono di Yogyakarta, Kamis (11/3).
Miyono menjelaskan penopang PDRB DIY yang terbesar adalah konsumsi dengan pangsa 69 persen, maka mengembalikan konsumsi harus dilakukan. Tekanan terhadap sektor konsumsi di DIY terkait dengan industri pariwisata dan pendidikan yang terdampak pandemi Covid-19. Konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah sudah dibantu pemerintah guna menahan agar daya belinya tidak jatuh.
" Justru konsumsi yang harus kita dorong adalah konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas. Uangnya banyak untuk investasi, deposito dan tabungan sehingga dana di perbankan sekarang sangat melimpah. Sayangnya banyaknya dana yang disimpan di perbankan ini tidak diimbangi dengan penyaluran kreditnya yang masih kecil," tambahnya.
Oleh karena itu, Miyono menyampaikan pihaknya mendorong konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas yang mempunyai banyak uang. Dalam hal ini, BI menggunakan kebijakan memberikan uang muka motor 0 persen, uang muka rumah ditiadakan dan sebagainya. Kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga diharapkan bisa mendorong atau menggairahkan konsumsi masyarakat. Pihaknya memahami masyarakat memilih menyimpan uangnya di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian saat ini. " Kita sebagai Bank Sentral mempunyai kebijakan untuk mendorong konsumsi, karena ini sangatlah berat. Jadi kita terus dorong dan berkomitmen mengawal APBN hingga 2022. Jika tidak ada dana atau defisit anggaran, BI siap injeksi pemerintah," tandasnya.
PDRB DIY juga ditopang investasi dengan pangsar sekitar 32 persen. Sebelumnya investasi DIY melonjak tajam dengan dibangunnya Bandara Internasional Yogyakarta (BIY). Sedangkan investasi murni baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di DIY masih perlu didorong. Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal (DPPM) DOY akan fokus meningkatkan investasi terutama yang sustain seperti investasi yang berbasis tingginya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mengingat mahalnya harga tanah di DIY. Dari sisi pemerintah, dinilai nya cukup baik realisasinya, "Pengeluaran pemerintah tidal lantas menjadi sesuatu yang hebat hanya sebagai pemantik mengingat kontribusinya hanya sekitar 17 persen. Tetapi belanja pemerintah ini sangat penting sekali agar mendorong belanja per kegiatan atau berinvestasi," tambah Miyono.
Miyono menambahkan dari sisi ekspor impor produk asal DIY, pembentukan PDRB-nya juga tidak tinggi, dengan demikian perlu didorong. BI sudah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan ekspor DIY dalam memaksimalkan bandara. Produk yang akan diekspor jumlahnya tidak banyak tetapi nilainya tinggi serta disepakatinya pembentukan Forum Ekspor Impor DIY. (Ira)
