JAKARTA, KRJOGJA.com - HSBC mendukung perjanjian bersama negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kerja sama reformasi dan integrasi dalam rangka membendung dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh Pandemi COVID-191. Perjanjian tersebut menutup KTT tahunan pemimpin ASEAN yang berakhir pada 26 Juni.
"HSBC secara khusus menekankan pentingnya perdagangan dan keterbukaan digital dan menghubungkan upaya-upaya stimulus fiskal di wilayah ini dengan tujuan pembangunan berkelanjutan secara global. Kami mendukung inisiatif negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat upaya bersama dalam mengatasi dampak ekonomi COVID-19. Ketika Asia Tenggara mulai dibuka kembali, negara-negara anggota ASEAN tidak dapat mengupayakan pemulihan ekonomi secara terpisah. Alasannyasederhana, Asia Tenggara selalu lebih kuat saat bersatu ketimbang berjalan sendiri-sendiri," kata Komisaris Utama PT Bank HSBC Indonesia, Matthew Lobner sebagaimana keterangan persnya.
Menurut Lobner rantai pasokan yang terjalin kuat di kawasan ini - yang mencakup produk elektronik, mobil, tekstil dan pakaian - telah berkembang karena kemampuan ASEAN dalam mengurangi tarif perdagangan dan investasi di antara 10 negara anggota. Hasilnya telah membawa lebih dari 650 juta2 penduduk wilayah ini menuju kemakmuran.
"Untuk membangun pemulihan ekonomi dan ketahanan rantai pasokan, HSBCÂ menyarankan tiga pilar reformasi: arus perdagangan dan investasi;Â konektivitas digital; dan menghubungkan proyek pembangunan bangsa
dengan tujuan pembangunan berkelanjutan serta komitmen iklim yang disepakati secara global.
Dia menjelaskan HSBC mendukung penghapusan berkelanjutan terhadap hambatan non-tarif (non-tarrif barriers) yang menjamur di Asia Tenggara, serta adopsi mekanisme dan perjanjian dagang yang akan memungkinkan arus perdagangan yang lebih bebas. Hal ini termasuk penghapusan hambatan non-tarif (non-tarrif barriers) seperti
meningkatkan batas minimum barang yang wajib memiliki Surat Keterangan Asal (mengurangi birokrasi bagi bisnis yang sudah di bawah tekanan); dan membuat proses bea cukai otomatis. Lalu, penerapan ASEAN Single Window dan secara resmi menandatangani dan meratifikasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang telah disepakati yang mencakup 30% populasi dunia dan 29% PDB dunia (termasuk semua negara ASEAN)
"COVID-19 telah membawa sektor e-commerce digital ke dalam situasi krisis. Jika kawasan tidak menyepakati standar bersama mengenai manajemen data lintas-batas dan perdagangan digital, potensi perkembangan ekonomi digital di ASEAN akan berkurang. Supaya bisa bertumbuh, kerangka kerja yang telah disepakati, seperti ‘ASEAN Digital Integration Framework Action Plan’ dan ‘ASEAN Framework on Digital Data Governance’ harus diterapkan untuk menyelaraskan aturan dari tiap negara," tandasnya.
Dia menambahkan hal ini penting bagi Indonesia, terutama untuk sektor UMKM yang berkontribusi sebesar 60 persen terhadap PDB di tahun 20183. "Kami menyadari bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia, dan konektivitas digital penting untuk ekspansi bisnis di masa depan,†ujar Lobner. (*)
