JAKARTA, KRJOGJA.com - Bank BPD DIY masuk dalam 5 besar sebagai bank penyalur Kredit Usaha Rakyat ( KUR) . Selama pandemi covid -19 pemerintah menyalurkan dana untuk UMKM agar tetal bisa menjalankan perekonomian nasional. Hingga 17 Juni 2020 dengan total outsanding KUR yaang disalurkan pemerintah mencapai 50,61 triliun dengan 1,25 juta debitur.
KUR teraebut disalurkan melalui sektor perbankan dan ,lembaga keuangan. Adapun 5 penyalur KUR terbesar yakni Bank Rakyat Indonesia ( BRI) sebesar Rp 29,44 triliun dengan 1,14 juta debitur, kemudian Bak Negara Indonesian( BMI ) sebesar Rp 20,43 triliun dengan 107,6 ribu debitur, BPD Bali sebesar Rp 611 miliar dengan 2.469 debitur, kemudian BPD DI Yogyakarta dengan Rp 55 miliar untuk 461 debitur dan Bank Tabungan Negara ( BTN) sebesar Rp 55 miliar dengan 252 debitur.
“Hingga 17 Juni 2020 dengan total outsanding KUR yaang disalurkan pemerintah mencapai 50,61 triliun dengan 1,25 juta debitur,†kata Direktur Sistem Manejemen Investasi Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Djoko Hendratto, paca acara Dialogue Kita, secara virtual di Jakarta, Jumat (19/6).
Ditambahkan, jumlah UMUM untuk kategori menengah mencapai 60,7 ribu, untuk usaha kevil mencapai 783,13 ribu orang dan usaha mikro mencapai 63,5 juta orang.
Menurutnya, 52,5 persen UMKM ini bersifat informal dan umumnya kekurangan layanan finansial, karena porsi kredit UMKM hanya 19,6 persen, dan didominasi bank BUMN, adapun sektor UMKM ini umumnya didominasi sektor perdagangan, dan juga belum mampu menciptakan value added yang tinggi dan juga kesulitan untuk naik kelas dan sulit untuk menembus pasar global dan hanya 6,3 persen yang mampu masuk pasar global dan kontribusi ekapor hanya 14,7 persen.
Dijelaskan, dampak pandemi covid -19 kepada sektor UMKM menurut survei ILO dari 571 perusahaan sekitar 2/3 UMKM yang disurvei berhenti bekerja dan 52 persen kehilangan pendapatan hingga 50 persen dan 63 persen mengurangi jumlah pekerja. Sedangkan dari sektor UMKM yang berhasil bertahan saat pandemi ini adalah yang bergerak Dj bidang alat kesehatan seperti masker, sarung tangan dan APD, bahan kebersihan seperti sanitizer, disinfektan, sembako, makanan beku dan peralatan masak, jasa ekspedisi dan UMKM yang memanfaatkan platform online terutama ritel dan makanan siap saji.
Dikatakan, sebenarnya pemerintah menganggarkan dana untuk penanganan UMKM sejak adanya covid -19 sebesar Rp 123,46 triliun. Dana ini dibagi untuk subsidi bunga mencapai Rp 34,28 triliun, penempatan dan untuk restrukturisasi Rp 78,78 triliun belanja IJP Rp 5 triliun, penjaminan modal kerja Rp 1 triliun, PPh final UMKM DTP Rp 2 triliun dan pembiayaan investasi ekpada koperasi melalui LPDB KUMKM sebesar Rp 1 triliun. (Lmg)
