JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1986 tentang Bea Materai. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam usulannya bea materai akan di naikan dari Rp3.000 dan Rp6.000 menjadi Rp10.000. Tarif yang diberlakukan nantinya akan disamaratakan atau satu tarif.
"Atas dasar perkembangan tersebut penyederhanaan bea materai RUU tarif materai hanya satu tarif aja yakni Rp10.000 yang mana berdasarkan peraturan pemerintah," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Lanjutnya, dia mengungkapkan revisi ini dilakukan atas perintah Presiden menunjukkan Kementerian Keuangan untuk membahas undang-undang dimaksud dengan anggota DPR yang dihormati. Hal ini untuk memiliki tujuan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sebagai negara NKRI ini memiliki tujuan kesejahteraan umum demi keadilan sosial rakyat Indonesia jadi diberikan sumber penerimaan pajak negara khsusunya bea materai," kata Sri Mulyani.
Dia menilai dengan revisi ini membuat kebutuhan penerimaan negara meningkat dengan kepastian hukum dan keadilan kesederhanaan dan keseimbangan. Potensi pendapatan dari pengenaan ini mencapai Rp3,8 Triliun.
"Undang undang bea materai adalah mengenai besaran tarif materai yang mana batasan pengenanan dokumen yang dibumbui materai," jelasnya. (*)
