JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Perdagangan Enggartiasta Lukita menginginkan pembenahan dalam sistem administrasi pasar rakyat. Mendag pun akan mengikutsertakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa dana pengelolaan pasar.
Menurut Enggar, hal ini dilakukan agar pasar rakyat, yang telah mendapatkan alokasi dana APBN melalui program revitalisasi, dapat dikelola oleh pengelola pasar independen. Dengan demikian dana pengelolaan dapat benar- benar dimanfatkan untuk pengembangan pasar rakyat.
"Karena ini ada dana APBN maka pengelolaan itu kami laporkan ke BPK sebab atas penerimaan itu, kami minta pemeriksaannya," ujarnya di Auditorium Kementerian Perdagangan, Kamis (19/10/2017).
Enggar menekankan, pendapatan dari retribusi pasar rakyat tidak sepenuhnya dimasukkan kepada pendapatan daerah. Dana tersebut sebaiknya digunakan untuk pengelolaan pasar rakyat. Dia juga akan memnindak tegas segala retribusi yang bersifat ilegal.
"Ini urusan sama rakyat kecil dan pedagang kecil. jangan itu kepada seluruh kepala daerah, bupati walikota akan saya sampaikan jangan perah bermain," kata dia.
Enggar mengharapkan, pemerintah daerah tidak menyepelekan pengelolaan dan pertangung jawaban dari operasional pasar rakyat. Pasalnya, pasar rakyat adalah pusat aktivitas ekonomi rakyat.
"Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Mereka wajib untuk menjaga asetnya. Saya juga sudah minta agar setiap penerimaan, setiap sen harus bisa dipertanggungjawabkan dari retribusinya," tegas dia. (*)
