JAKARTA, KRJOGJA.com - Dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diketahui sebanyak 5.108 unit rumah KPR sejahtera subsidi selisih angsuran (SSA) atau subsidi selisih bunga (SSB) yang belum dihuni.
Seperti dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK, Selasa (3/10/2017), mencatat sebanyak 538 unit merupakan hasil cek fisik dan sisanya atau 4.570 unit berasal dari laporan Bank Tabungan Negara (BTN).
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR), debitur wajib memanfaatkan rumah sejahtera secara terus-menerus dalam waktu satu tahun.
BPK menilai hal tersebut mengakibatkan pencapaian tujuan program pemerintah dalam memberikan bantuan penyediaan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kurang efektif, terutama dengan masih adanya rumah yang tidak dihuni, dialihkan, dan proses dialihkan serta debitur/ nasabah berpotensi tidak membayar tunggakan karena kewajiban sudah dialihkan kepada pihak lain.
Hal tersebut, menurut BPK karena Bank BTN Kantor Cabang belum melaksanakan ketentuan terkait dengan pemanfaatan rumah KPR Sejahtera FLPP dan SSA/ SSB secara optimal dan Bank BTN tidak melaksanakan ketentuan pasal 62 huruf d Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2016.
BPK juga menilai Bank BTN belum proaktif mengajukan potensi klaim asuransi kredit macet senilai Rp366,01 miliar dan belum sepenuhnya melaporkan monitoring hasil realisasi klaim asuransi kredit macet yang telah terbayar. (*)
