JAKARTA, KRJOGJA.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan pembiayaan utang tahun depan sebesar Rp399,2 triliun. Penarikan utang itu berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp414,7 triliun (netto) dan dari pinjaman defisit sebesar Rp15,5 triliun (netto).
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Robert Pakpahan mengatakan penarikan utang yang besar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 itu akan didominasi untuk membeli alat utama sistem senjata (alutsista).
"Pinjaman di RAPBN 2018 negatif Rp15,5 triliun. Berarti kita lebih banyak membayar pokok pinjaman daripada mengambil pinjaman baru. Asal usul Rp15,5 triliun adalah pinjaman dalam negeri (netto) Rp3,1 triliun dan pinjaman luar negeri negatif Rp18,6 triliun," ungkapnya di Ruang Rapat Komisi XI, Jakarta, Senin (11/9/2017).Â
"Untuk pinjaman luar negeri jumlahnya Rp18,6 triliun, artinya untuk pinjaman luar negeri penarikannya Rp51,5 triliun, pembayaran cicilan pokoknya Rp70,1 triliun. Untuk penarikan pinjaman Rp51,5 triliun ini, pinjaman tunai Rp13,5 triliun, pinjaman kegiatan proyek Rp38,0 triliun," imbuhnya.
Menurutnya, beberapa pengguna yang besar untuk pinjaman luar negeri ini untuk 5 Kementerian atau Lembaga (K/L). Dimana pengguna pinjaman luar negeri adalah untuk alutsista Rp11,7 triliun untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Rp6,4 triliun untuk Kementerian PUPR, untuk Polri Rp3,3 triliun, untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp2,4 triliun dan Kemenristekdikti Rp1,5 triliun.Â
"Kelima K/L ini sudah mengabsorpsi pinjaman kurang lebih 90% dari pinjaman proyek. Khusus pinjaman dalam negeri (netto) Rp3,1 triliun, ditarik Rp4,5 triliun, dibayar Rp1,4 triliun. Ini difokuskan untuk alutsista yang diproduksi industri Hankam dalam negeri. Sementara pemberi pinjaman dalam negeri bank BUMN dan BUMD," tukasnya. (*)
