JAKARTA, KRJOGJA.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Â berharap agar dana pensiun bisa terlibat dalam pembiayaan infrastruktur. Pasalnya saat ini diperkirakan dana pensiun cukup besar yakni sekitar Rp 270 triliun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sedangkan di Taspen, Asabri, serta BPJS Ketenagakerjaan dan si asuransi jiwa lainnya diperkirakan mencapai Rp 100 triliun.
"Kita harapkan peran dana pensiun sebagai pengelola dana pensiun juga bisa berpartisipasi aktif dalam program-program infrastruktur dan lainnya. Karena dana pensiun ini sifatnya dana jangka panjang sehingga diharapkan bisa berperan serta dalam proyek investasi jangka panjang," kata Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK, Dumoly F. Pardede pada acara seminar internasional Dana Pensiun “25 Years Of Pension Savings – Way Forward For Next Quarter Century†di Jakarta, Selasa (25/4).
Dipaparkan, pembiayaan bisa belupa obligasi, SBN atau yang lain, sedangkn di bidang infrastruktur diharapkan yakni jalan tol, PLN, air bersih, pelabuhan atau bandara.
Dumoly juga mengatakan, adapun aset di industri non bank mencapai Rp 1.400 triliun. Adapun peserta Dana pensiun hanya 27 persen dari 50 juta usia produktif di Indonesia. Serta hanya 20 juta orang yang tercover dengan dana pensiun di Indonesia.
Deputi Komisioner Pengawas IKNB I OJK, Edi Setiadi mengatakan, dana pensiun Indonesia masih rendah yang mencapai 1,92 persen dari GDP, namun diharapkan dana pensiun ini akan tumbuh menjadi 5 persen pada 5 tahun ke depan. (Lmg)
