JAKARTA, KRJOGJA.com - Muhammadiyah melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah menyoroti dan mengevaluasi terkait kebijakan pemerintah dalam pengampunan pajak atau tax amnesti yang telah berakhir, dinilai tidak optimal dalan merepatriasi sasaran wajib pajak (WP) dari luar negeri. Den
gan demikian, menurut Wakil Ketua MEK PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkana menandakan, jika pemerintah kurang memiliki instrumen “memaksa†dan bahkan tunduk pada kepentingan pemilik dana-dana yang berseliweran di manca negara, terutama di negara-negara suaka pajak. "Untuk itu perlu ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah, karena kebijakan tax amnesti di dukung oleh rakyat Indonesia,"terangnya.
Dalam data dan kajian yang dilakukan oleh MEK PP Muhammadiyah, menyebutkan,  jika besaran deklarasi yang mencapai Rp4.868 triliuan, di mana Rp3.687 triliun atau tiga perempatnya berasal dari dalam negeri. Dengan demikian  menandakan bahwa harta yang dimiliki pemilik modal besar di dalam negeri ternyata selama ini tidak terekam oleh pemerintah alias tidak terdeteksi sebagai wajib pajak.Â
Dengan realitas ini menjadikan pertanyaan, mengapa tidak terdekteksi? Apakah memang tidak ada sistem mendeteksinya atau ada permainan transaksional antara WP dengan petugas pajak? Oleh karena itu, kata Mukhaer, perlu pembenahan besar-besaran sistem dan mental aparat petugas pajak.
Perluasan WP dari kebijakan amnesti pajak yang diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak belum terlihat dampaknya hingga triwulan pertama 2017. Indikasi itu tampak dari realisasi penerimaan pajak hingga 15 Maret 2017 yang baru mencapai Rp 145 triliun. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan pajak pada periode yang sama tahun 2016 yang mencapai Rp 176 triliun. (*)
