DENPASAR (KRjogja.com) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) mencatat ada sekitar 24 BUMN yang belum mendaftarkan karyawannya dalam program jaminan pensiun. Padahal, sebagai perusahaan milik negara seharusnya BUMN patuh pada aturan perundangundangan, khususnya mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan.Â
"Kami minta BUMN bisa menjadi contoh yang baik agar bisa diikuti perusahaan swasta untuk mengikuti empat program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk jaminan pensiun," ujar Direktur Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Ilyas Lubis di Denpasar, Bali.
Ilyas menyebutkan, selain 24 BUMN, ada juga 12 bank dan delapan perusahaan swasta nasional berskala besar yang belum ikut jaminan pensiun. Ini tergolong pelanggaran yang masuk dalam PDS (perusahaan daftar sebagian) program yang saat ini secara nasional, tercatat sebanyak 26.287 perusahaan.Â
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan akan melaporkan 19.304 perusahaan nakal ke Kejaksaan karena belum melindungi dan mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.Â
"Dari 41.764 perusahaan yang telah ditindaklanjuti oleh tenaga pengawas dan pemeriksa kami di seluruh Indonesia, sejumlah 22.460 dinyatakan patuh (54%), termasuk 3.459 yang merupakan perusahaan wajib tetapi belum daftar (PWBD). Jadi, sisanya sekitar 19.304 yang kami laporkan,†kata Agus. (*)
