JAKARTA (KRjogja.com) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menyebutkan pada tahun 2017 Â akan segera menginisiasi Program Pendampingan atas tersedianya akses keuangan yang melibatkan masyarakat luas, termasuk kalangan perguruan tinggi di daerah.
"Tersedianya akses keuangan perlu dibarengi dengan program pendampingan, untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan manajemen usaha oleh masyarakat," kata Muliaman D Hadad di Jakarta.
Muliaman mengatakan, program pendampingan sangat penting dalam meningkatkan tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat.
"Memang, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2016 yang Kami lakukan menunjukkan adanya tren peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Indeks literasi keuangan nasional meningkat dari 21,8% di tahun 2013 menjadi 29,7% pada tahun 2016, dan indeks inklusi keuangan nasional mengalami peningkatan dari 59,7% menjadi 67,8%," katanya.
Dia berharap program pendampingan ini dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan  lebih cepat, sehingga target indeks inklusi keuangan sebesar 75% di tahun 2019 seperti yang ditetapkan Pemerintah dapat kita capai.
"Tentu Program Pendampingan ini tidak dapat berdiri sendiri dan tetap memerlukan keterlibatan industri jasa keuangan, khususnya terkait program-program sosialisasi dan edukasi keuangan masyarakat di berbagai daerah, penguatan pengawasan market conduct, termasuk juga menjaga agar investasi masyarakat di daerah terlindungi melalui kehadiran Satgas Waspada Investasi di berbagai daerah," ujar Muliaman. (*)
